Balinetizen.com, Jakarta
Rencana Pendirian 70 Ribu Koperasi Merah Putih, Tantangan Mentrasformasi Visi Menjadi Kemampuan Teknokrasi.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, anggota Badan Pekerja MPR RI Fraksi PDI Perjyangan 1999 – 2004, ekonom, pengamat ekonomi politik, Selasa 13 Mei 2025.
Dikatakan, Rencana Pendirian 70 Ribu Koperasi Merah Putih, perlu dilakukan pemetaan terhadap lingkungan strategis, dimana koperasi akan didirikan. Mencakup: rekam jejak koperasi di masa lalu, tersedianya SDM koperasi yang profesional, profil ekonomi perdesan untuk menentukan: kesempatan, peluang dan ancaman bagi koperasi dan masa depannya.
Menurutnya, perlu penegasan sejak awal, koperasi didirikan sebagai misi politik untuk peningkatan kesejahteraan warga perdesaan, dikelola berbasis sistem meritokrasi, bukan proyek “aji mumpung” yang “politicking”, yang menguras sumber daya negara.
Menurut Jro Gde Sudibya, sebagai kebijakan makro, pengambil kebijakan di tingkat nasional, penguasa mesti belajar, dari curve belajar panjang, mengapa koperasi gagal sebagai soko guru ekonomi, kalah jauh dari konglomerasi usaha swasta yang dalam sepuluh tahun terakhir disebut sebagai para oligarki yang berjumlah belasan orang.
“Ide sosialistik, dan bahkan ideologi sosialisme sangat patut didukung, tetapi berbasis pengetahuan teknokrasi yang andal: ketersediaan dana dalam kebijakan fiscal yang sehat, penentuan prioritas pembangunan berbasis ideologi pembangunan yang jelas, dengan perspektif jangka pendek, menengah dan panjang.
“Merubah ekonomi liberal kapitalistik menjadi nasionalis – sosialistik, bukan pekerjaan menggosok lampu aladin, perlu pemantapan ideologi, perubahan ethos kerja dengan masa transisi, untuk menjamin masa transisi bisa dilewati dengan biaya sosial ekonomi terukur,” kata Jro Gde Sudibya.
Menurutnya, keberlanjutan pembangunan mesti dijaga, dengan paradigma baru pembangunan yang lebih berkeadilan, pro rakyat -preferential for the poor-, ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan sosial ekonomi mesti dikoreksi.
“Untuk kerja besar bersejarah ini, diperlukan kepemimpinan otentik dengan basis ideologi dan idealisme yang jelas, tanpa “cawe-cawe” kepentingan terselubung, kabinet berbasis teknokrasi, setia kepada sang pemimpin dan punya komitment terhadap idealisme dan pilihan ideologi ekonomi,” kata Jro Gde Sudibya, anggota Badan Pekerja MPR RI Fraksi PDI Perjyangan 1999 – 2004, ekonom, pengamat ekonomi politik.
Jurnalis Nyoman Sutiawan