Ilustrasi
Balinetizen.com, Jakarta
Terjadinya protes dan demo besar besaran yang melibatkan ribuan masa di Kalimantan Timur, pemicunya paling tidak 3 hal krusial.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Kamis 23 April 2026.
Dikatakan, Gubernur Kaltim nir empati, beli satu mobil dinas seharga Rp.8,5 M, luas HPH, HGU, HGB dan sejenisnya lebih luas dari seluruh wilayah Kaltim, ini berarti penduduk Kaltim tidak lagi punya hak atas tanah.
Menurutnya, di masa Orde Baru, provinsi ini kaya dalam angka statistik karena industri kayu, tetapi rakyatnya tetap miskin plus tidak lagi punya hutan adat. Kulminasi dari ketidak-adilan di atas, bisa saja menjadi pemicu Revolusi sosial di Kaltim.
“Meminjam ungkapan pakar manajemen dunia Peter F Drucker, kekayaan bukan berkah tetapi kutukan bagi rakyat Kaltim. Dalam bahasa filosofi, sejarah sedang terbentuk di Kaltim,” katanya.
Menurut Jro Gde Sudibya, apa yang berlangsung di Kaltim terjadi juga di daerah-daerah lainnya dengan derajat keparahan yang berbeda.
Dikatakan, telah terjadi korupsi kekuasaan yang massif, sistemik, hasil kolusi eksekutif – legislatif, alam rusak parah, masyarakat adat terpinggirkan, ekonomi kelas menengah tertekan, kontras dengan kolusi penguasa-pengusaha yang berkelimpahan kekayaan.
“Ketidak-adilan sosial yang tidak terbayangkan oleh para pendiri bangsa 80 tahun lalu dan gerakan reformasi 28 tahun lalu. Negeri di tepi jurang kehancuran, kontras dengan “pesta pora” korupsi terus berlangsung,” kata Jro Gde Sudibya.
Jurnalis Nyoman Sutiawan