Balinetizen.com, Denpasar
Puluhan kendaraan pengangkut sampah desa atau motor Cika (Moci) memarkirkan diri di depan Kantor Gubernur Bali, Renon, Senin (4/8/2025).
Sebanyak 26 unit Moci tersebut membawa serta tumpukan sampah organik berbau busuk sebagai bentuk protes terhadap penutupan TPA Suwung sejak 1 Agustus 2025.
Para pengemudi Moci ini berasal dari sejumlah desa yang berada di sekitar area Renon. Mereka mengaku tidak lagi memiliki tempat pembuangan akhir setelah seluruh Tempat Penampungan Sementara (TPS) menolak menerima sampah organik.
Aryo, salah satu pengemudi Moci, menyampaikan keresahannya. Ia mengatakan bahwa para pengangkut sampah desa kini kebingungan membuang sampah organik karena seluruh TPS sekitar sudah menutup akses pembuangan jenis sampah tersebut.
“Kami tidak menolak kebijakan pelarangan sampah organik masuk TPA Suwung. Tapi tolong beri kami solusi ke mana harus membuang sampah ini. Setiap hari kami dituntut desa agar lingkungan bersih, tapi tidak ada TPS yang mau terima,” ujar Aryo di Denpasar, Senin 4 Agustus 2025.
Menurutnya, rekan-rekannya telah menaruh sampah langsung di depan gerbang Kantor Gubernur sebagai bentuk aspirasi. Bahkan, ada yang meninggalkannya begitu saja karena kehabisan akal dan tempat pembuangan.
Sementata itu, Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Darmadi, menyatakan pihaknya telah mengantisipasi aksi para pengemudi Moci tersebut. Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tetap diperbolehkan selama tidak mengganggu ketertiban dan pelayanan publik.
“Silakan sampaikan aspirasi, tetapi jangan buang sampah di dalam area Kantor Gubernur. Kami khawatir pelayanan masyarakat terganggu karena bau sampah,” ujar Darmadi.
Ia menambahkan, karena tidak ada tuntutan tertulis dari massa aksi, maka pihaknya belum dapat menindaklanjuti secara resmi isi aspirasi mereka. Kendati demikian, koordinasi dengan instansi terkait sudah dilakukan untuk mencari solusi terbaik terkait pembuangan sampah organik.
Kebijakan Pemprov Bali menutup akses sampah organik ke TPA Suwung merupakan bagian dari upaya penanganan darurat lingkungan. Namun kebijakan ini menuai polemik karena belum dibarengi dengan kesiapan sistem pengelolaan sampah organik di tingkat desa.
Para pengemudi Moci berharap pemerintah segera memberikan arahan jelas dan lokasi alternatif pembuangan agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa kendala dan tekanan dari warga desa.(ist)