Ilustrasi
Balinetizen.com, Jakarta
Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo telah membuka kotak pandora dashyatnya korupsi di negeri ini. Menyebut saja beberapa penyitaan 3,3 juta ha lahan sawit yang sekarang dikelola oleh BUMN pangan, dari keputusan MA yang bersifat final, tetapi bertahun-tahun tidak dieksekusi.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde ekonom, pengamat ekonomi, Minggu 26 Oktober 2025.
Dikatakan, penuntasan korupsi super jumbo di PT.Tambang Timah, dengan perkiraan kerugian uang negara menurut Kejagung senilai Rp.500 T.
Menurutnya, pembongkaran dugaan korupsi di PT Pertamina Niaga, dengan perkiraan kerugian keuangan negara sekitar Rp.193 T per tahun, dengan kasus yang disidik Kejagung untuk waktu lima tahun, sehingga perkiraan kerugian uang negara mendekati Rp.1,000 T untuk waktu 5 tahun.
Dikatakan, Instruksi Presiden yang memerintahkan Panglima TNI untuk menempatkan satu kompi pasukan TNI, sekitar 20 orang untuk menjaga setiap kantor kejaksaan negeri seluruh Indonesia sangat tepat.
Menurut Jro Gde Sudibya dengan kekuatan lebih besar untuk setiap kantor Kejati, mengindikasikan bahwa negeri ini sedang mengalami darurat korupsi di hampir semua sektor.
Dikatakan, pernyataan terbuka Presiden di Sidang Gabungan DPR -DPD, 15 Agustus 2025 yang menyatakan siap berhadapan dengan para beking ribuan IUP yang bermasalah, dari jenderal aktif dan purnawirawan dan partai ketua partai menggambarkan komitment serius Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk menyikat habis korupsi.
‘Pada kesempatan lain Presiden menyatakan tidak ada korupsi yang tidak bisa disentuh hukum,” kata Jro Gde Sudibya.
Menurutnya, perlawanan balik dari para koruptor, mereka yang mapan dari sistem yang korup, para oligarki hitam dengan kekuatan sumber dayanya, membuat kondisi negara dalam darurat korupsi menjadi semakin nyata.
Dikatakan, perang melawan budaya lancung korupsi ini, menjadi tantangan terbesar Presiden Prabowo di hari-hari pertama pemerintahannya di tahun ke dua.
Dikatakan, kelas menengah yang begitu terpuruk ekonominya akibat korupsi, kesenjangan pendapatan yang menganga lebar, ketidak-adilan ekonomi yang menyakitkan, sudah tentu paham kemana mereka mesti berpihak, dalam perang besar melawan korupsi. “Moment of truth” bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan kepemimpinan otentiknya untuk membela rakyat dan berjuang bersama rakyat.
Menurutnya, rencana radikal pemberantasan korupsi oleh Menkeu, yang dipersepsikan publik sebagai langkah kuda Presiden dalam pemberantasan serius keras korupsi, untuk efektivitas pemberantasan korupsi sampai akhir tahun 2025, dua bulan ke depan.
“Ini langkah bagus. Peningkatan efektivitas pemungutan pajak ke- 200 wajib terbesar, perusahaan industri sawit, perusahaan tambang batu bara. Pemberian teraphi kejut, dalam bentuk pemberian sangsi keras terhadap pejabat pajak dan bea Cukai yang nakal,” katanya .
Menurut Jro Gde Sudibya, Pembongkaran terhadap dugaan skandal korupsi proyek KA Cepat Jakarta-Bandung. Shock terapi ini diperlukan, merujuk ungkapan: “ikan busuk mulai dari kepala”, sehingga langkah awal pemberantasan korupsi di mulai dari korupsi kelas kakap.
” Sekaligus untuk mengobati dahaga publik akan tegaknya keadilan,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi.
Jurnalis Nyoman Sutiawan