Balinetizen.com, Jembrana
Komisi II DPRD Jembrana melakukan sidak ke SPBN dan SPBU yang beroperasi di Kabupaten Jembrana, Senin (4/4/2022).
Di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, anggota dewan menemukan antrian jerigen di SPBN yang berlokasi di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN). Jerigen milik nelayan ini antri untuk mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi.
Pihak pengelola SPBN berdalih pendistribusian BBM bersubsidi sudah sesuai ketentuan. “Suplai stok kami setiap harinya 32 ton dan terkadang bisa ditambah menjadi 40 ton” ujar Ni Putu Dwi Tantri dari SPBN Pengambengan.
Antrian jerigen menurutnya disebabkan tidak ada pengiriman pada hari Minggu. Sedangkan permintaan BBM dari nelayan mengalami peningkatan.
Sidak dilanjutkan ke SPBU di Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo menindaklanjuti keluhan para petani. Untuk mendapatkan BBM bersubsidi, para petani harus melengkapi sejumlah persyaratan, salah satunya dari dinas terkait. Pasalnya sesuai edaran dari Hiswana Migas, SPBU tidak lagi menerima rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak desa ataupun kelurahan.
“Kami sangat berhati-hati dalam menyalurkan BBM bersubsidi. Salah sedikit saja, kami bisa kena sanksi. Karena pembeliannya sudah diatur menggunakan sistem dan aplikasi” ujar Pengelola SPBU, Ketut Apersa.
Tidak hanya itu, sambungnya, pembelian BBM bersubsidi juga harus melengkapi surat rekomendasi, nomor HP pembeli dan nomor polisi kendaraan. “Sistem akan mengeluarkan solar setelah semua syarat terisi. Kuota pembelian disesuaikan dengan jenis kendaraan yang dipakai” terangnya.
Terkait beberapa temuan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Jembrana, Ketut Suastika mengatakan Komisi II akan berkordinasi dengan pihak Hiswana Migas. Karena beberapa syarat sangat menyulitkan para petani dan nelayan kecil di Jembrana.
“Apa yang menjadi kendala nelayan dan petani akan kami sampaikan demi ketahanan pangan kita di Jembrana. Kami akan datang ke Hiswana Migas” ujarnya.
Petani dan nelayan kecil menurutnya sebagian besar tidak memiliki mobil. Sementara persyaratannya menyantumkan nomor polisi mobil. “Ini juga menyulitkan. Belum lagi SPBU tidak menerima rekomendasi dari desa dan kelurahan” ungkapnya.
Suastika, Selasa (5/4/3022) mengatakan sudah ada progres dari Hiswana Migas dengan surat edaran yang baru. Namun ia mengaku belum puas karena masih ada rekomendasi dari dinas, bukan dari desa. (Komang Tole)