Keterangan Poto : Harijanto Karjadi
Balinetizen.com, Denpasar
Majelis hakim mengingatkan tim penasihat hukum dan jaksa penuntut umum untuk tidak membahas masalah tindak pidana pencucian uang (TPPU), karena dakwaan terhadap Harijanto Karjadi, bos Hotel Kuta Paradiso, tidak memuat soal pencucian uang.
“Jadi tidak perlu membahas soal pencucian uang, karena tidak ada dalam dakwaan jaksa,” tegas ketua majelis hakim H. Sobandi, dalam sidang lanjutan dugaan pemberian keterangan palsu dalam akta otentik gadai saham dan penggelapan dengan terdakwa Harijanto Karjadi, di Pengadilan Negeri Denpasar, Rabu (8/1/2020).
Ketika memberi keterangan dalam sidang tersebut, saksi ahli Muzakir, pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, menegaskan bahwa pengalihan saham suatu perseroan adalah ranah perdata, sehingga kalau ada pihak yang merasa dirugikan dengan peristiwa tersebut mestinya melakukan gugatan perdata.
“Pengalihan saham suatu perseroan terbatas adalah perkara perdata, tidak bisa dipidanakan,” katanya. Turut menjadi saksi ahli, mantan hakim agung Prof. M. Yahya Harahap dan Prof. Agus Surono dari Universitas Al Azhar Indonesia. Setelah mendengarkan keterangan para ahli, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa.
Perkara tersebut merupakan tindaklanjut dari laporan yang dibuat Desrizal selaku kuasa hukum pengusaha Tomy Winata pada 27 Februari 2018. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Tomy Winata mengaku menderita kerugian lebih dari USD 20 juta sehubungan dengan dugaan pidana pemberian keterangan palsu dan penggelapan tersebut.
Muzakir menjelaskan kalau dalam akta otentik pengalihan saham yang berstatus digadaikan sebagai jaminan utang itu ada pihak yang merasa dirugikan, maka yang bersangkutan harus menempuh jalur perdata.
“Sementara kalau ada kesalahan dalam akta otentik, bisa direnvoi atau diperbaiki karena bersifat administratif,” katanya.
Muzakir juga menggarisbawahi bahwa pihak ketiga yang menerima pengalihan piutang tidak bisa mengklaim suatu kerugian terkait kepemilikan piutangnya tersebut atas suatu peristiwa yang terjadi sebelum dia membeli atau menerima pengalihan piutang tersebut.
“Jadi pemegang piutang yang baru tidak punya hak atau legal standing atas peristiwa di masa lalu. Yang punya legal standing adalah pemegang piutang saat peristiwa itu terjadi,” katanya.
Seperti terungkap dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang dikoordinir I Ketut Sujaya, Tomy Winata diketahui membeli dan menerima pengalihan piutang dari PT Bank China Construction Bank Indonesia (CCBI) Tbk pada 12 Februari 2018, dan beberapa waktu berselang, yaitu pada 27 Februari 2018 melalui kuasa hukumnya Desrizal membuat laporan polisi di Ditreskrimsus Polda Bali terkait dengan dugaan pemberian keterangan palsu dalam akta otentik gadai saham dan penggelapan dengan terlapor Hartono Karjadi dan Harijanto Karjadi.
Peristiwa dugaan pemberian keterangan palsu itu sendiri merujuk pada akta pengalihan saham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi pada 12 November 2011 atau berselang hampir tujuh tahun sebelum Tomy Winata menerima pengalihan piutang dari Bank CBBI pada 12 Februari 2018. Harijanto selaku Direktur PT GWP dituding turut terlibat mempengaruhi dan menyetujui memberikan keterangan palsu dalam akta otentik pengalihan saham yang berstatus digadaikan untuk jaminan utang PT GWP tersebut.
Dalam sidang sebelumnya, Edy Nusantara, kuasa Fireworks Ventures Limited, menegaskan pihaknya adalah kreditur tunggal PT Geria Wijaya Prestige (GWP), dan telah memberikan persetujuan pengalihan saham perseroan yang dimiliki Hartono Karjadi kepada adiknya, Sri Karjadi, pada 12 November 2011.
“Fireworks sebagai kreditur satu-satunya telah memberikan persetujuan dan menerima surat pemberitahuan terkait pengalihan saham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi. Saham itu kan tetap dalam status gadai sebagai jaminan utang PT GWP,” kata Edy Nusantara. (hd)