FGD WBD Catur Angga Batukaru Tabanan di Fakultas Pariwisata UNUD (Kamis, 9 Mei 2019)
Menyikapi isu usulan pencabutan status WBD UNESCO Subak Catur Angga Batukaru (Kabupaten Tabanan), sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Yayasan Wisatayana yaitu sebuah lembaga sosial bentukan alumni Fakultas Pariwisata Universitas Udayana mencoba membedah isu pencabutan status WBD ini dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Kamis (9/5/2019), sore, bertempat di ruang rapat Fakultas Pariwisata Udayana, Denpasar.
Seperti pemberitaan yang beredar di sejumlah media on line, diketahui seorang Penelitian Subak Universitas Udayana (Unud) Prof. Dr. Ir. I Wayan Windia, SU., akan mengusulkan ke UNESCO mencabut status WBD Subak khususnya Subak Jatiluwih Tabanan. Padahal Prof Windia dikenal sebagai salah satu anggota tim perintis keluarnya status WBD Subak oleh UNESCO di Bali.
Katua Wisatayana I Gst Bagus Damara mengatakan, Subak Jatiluwih yang merupakan bagian dari WBD Catur Angga Batukaru adalah salah satu ikon pariwisata Bali, bagaimanapun usulan pencabutan status WBD tersebut akan berdampak terhadap citra kepariwisataan Bali. Saya kira hal ini perlu penjelasan dan langkah-langkah koordinasi sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dikambing hitamkan, ujarnya.
Lanjut Damara lagi, isu ini “momentum” untuk melakukan pembenahan, kami perlu mengetahui permasalahan ini secara utuh, tidak parsial. Wisatanaya sebagai wadah alumni Fakultas Pariwisata UNUD yang konsen dibidang isu-isu pariwisata perlu mendengar masukan para pihak seperti apa langkah-langkah prioritas yang perlu dilakukan,”imbuhnya.
Sempat berkembang dalam FGD bahwa UNESCO juga pernah mengancam pencabutan status kawasan Kaldera Gunung Batur Kintamani, Bangli Bali sebagai bagian dari Global Geopark dan akhirnya bisa diselesaikan dengan melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak UNESCO.
FGD berlangsung kurang lebih dua jam menelorkan sejumlah rekomendasi yaitu: perlu dibentuk Forum Peduli WBD Bali dan nantinya Forum Peduli WBD Bali diharapkan turut membantu memfasilitasi langkah-langkah koordinasi dengan pihak masyarakat dan pemangku kebijakan baik di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali hingga ke Pusat.
Pewarta : Made Nurbawa
