Balinetizen.com, Denpasar –
Sindiran halus dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke X terhadap komersialisasi kebablasan industri pariwisata Bali yang “melukai” kebudayaannya. Sri Sultan berbicara tentang Pariwisata Budaya, yang telah dipilih oleh Bali dalam pengembangan pariwisata sejak awalnya.
“Pariwisata Budaya yang dipilih Bali sebagai icon pariwisata dengan lahirnya Perda Pariwisata Bali tahun 1974 yang menjadikan kebudayaan sebagai basis pengembangan pariwisata,” Jro Gde Sudibya, anggota MPR RI Utusan Daerah Bali 1999 – 2004, ekonom, pengamat ekonomi dan pariwisata Bali.
Menurutnya, budaya sebagai modal dasar dalam transformasi masyarakat Bali, tidak untuk “dikompromikan” dan dikorbankan untuk kepentingan industri pariwisata yang semakin hari semakin bercorak kapitalistik.
Dikatakan, penyimpangan terhadap prinsip dasar ini, telah mulai berlangsung awal tahun 80’an, “dikompromikan” dengan kepentingan teknis teknokratis: devisa yang dihasilkan, naiknya PAD, kesempatan usaha dan kesempatan kerja yang tercipta. Tanpa menghitung secara serius terhadap biaya sosialnya -cultural cost-, yang berupa tergerusnya lingkungan, rusaknya alam, gagapnya masyarakat Bali merespons perubahan dan tergerusnya nilai-nilai budaya.
Menurut Jro Gede Sudibya, proses “kerusakan dan pengrusakan” berlangsung dashyat dalam lima tahun terakhir, salah satunya dengan menggunakan sebut saja pendekatan yang “mendewakan” pembangunan fisik sebagai ciri utama peradaban.
“Akibatnya Bali “benyah latig” yang kotak pandoranya terbuka pasca banjir bandang 10 September 2025. Kerusakan alam yang nyaris tak terpulihkan,” kata Jro Gede Sudibya.
Menurutnya, tidak ada langkah-langkah serius untuk merehabilitasi kerusakan Alam Bali, “business as usual”, lengkap dengan “pesta” Arak 29 Januari 2026 di hotel bintang lima di Nusa Dua.
“Tetapi ironinya “bersembunyi” dalam slogan bahasa “tinggi” menghadirkan “sorga di dunia”. Sindiran halus Sri Sultan Hamengkubuwono X di atas, merupakan tanda “sasmita” dari “Sandya Kalaning Bali”?
“Inilah saatnya, Momentum bagi eksekutif dan legislatif Bali terus berbenah, melakukan koreksi. Temuan dari Pansus TRAP DPRD Bali telah membuka “kotak pandora” kerusakan dashyat alam Bali, perlu tindakan nyata, “satya wacana” untuk “nindihin gumi” Bali,” katanya.
Dikatakan, pengelolaan ekonomi berbasis keserakahan, Mahatma Gandhi menyebutnya “greedy economy”, mudah terjebak ke ekonomi yang disebut oleh pemenang hadiah Nobel Ekonomi tahun 2001 Joseph Stiglitz sebagai ekonomi perjudian -casino economy-.
” Dampaknya: Alam rusak parah, ketidak-adilan ekonomi meluas, masyarakat lokal terpinggirkan dan terjadi “kekacauan” budaya -cultural disorder-. Bentuk buruk dari dampak negatif industri pariwisata ini yang harus dihentikan. Dan harus menjadi kesadaran baru generasi Z dalam seleksi kepemimpinan Bali ke depan,” kata Jro Gede Sudibya.
Menurutnya, kita mesti kembali menoleh tradisi tetua Bali dalam berelasi dengan alam, yang sekarang dirumuskan dengan baik oleh aktivis lingkungan dunia tentang ekonomi berbasis alam -natural based economy- dan yang juga populer disebut ekonomi biru – Blue economy-.
Dikatakan, ekonomi yang perlu dikembangkan adalah ekonomi yang “memeluk” alam, belajar dari padanya, pantang merusak dengan alasan apapun.
“Tetua Bali mengajarkan itu, tidak ada istilah sampah bagi petani Bali, tetapi merupakan limbah dari alam dikembalikan ke alam untuk kesuburan alam itu sendiri dan meningkatkan produktivitas manusia yang berguru dari alam,” katanya.
Dicontohkan, limbah hasil pemetikan kopi, menjadi pupuk nan subur bagi tanaman kopi dan tanaman di sekitarnya, buah-buahan, sayur-sayuran. Sudah tentu hidup bersahaja, tidak berkelebihan dengan merusak dan menganiaya alam. Kembali ke “local wisdom” untuk memulihkan dan menyelamatkan Bali.
Jurnalis Nyoman Sutiawan