Ilustrasi
Balinetizen.com, Jakarta
Dari sisi kebijakan fiscal dengan dalih peningkatan efisiensi, merubah secara radikal penggunaan APBN 2026 ke proyek yang dijadikan prioritas, seperti MBG, Kopdes Merah Putih, Pertahanan Keamanan, Program Stabilisasi dan Swasembada Pangan, dengan mengurangi anggaran seperti: transfer daerah, porsi anggaran pendidikan dan anggaran beberapa kementrian.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Kamis 29 Januari 2026.
Dikatakan, risiko fiskal lainnya, pemerintah mendirikan lembaga investasi negara Danantara, dengan memindahkan tugas, pokok dan fungsi kementerian BUMN, menjadikan Danantara sebagai lembaga investasi, dengan modal jaminan hampir seluruh kekayaan BUMN Pemerintah.
“Danantara sebagai buku “extra komptabel”, catatan di luar pembukuan APBN terhadap investasi yang dilakukannya. Danantara sebagai sumber pembiayaan pembangunan di luar APBN,” katanya.
Menurut Jro Gede Sudibya, tamsilnya “tidak ada angin dan tidak hujan”, terjadi penggantian Deputy Gubernur BI oleh Thomas Djiwandono, wakil menteri Keuangan, kader partai Gerindra yang sekaligus keponakan Presiden.
“Publik dan juga para pelaku ekonomi berpendapat, “intervensi” Presiden ini akan menggerus independensi BI sebagai otoritas moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, dan kembali ke peran masa lalu, dituntut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi,” kata Jro Gede Sudibya.
Dari sisi analisis ekonomi, kata Jro Gede Sudibya, Presiden Prabowo berupaya mengendalikan secara penuh kebijakan fiscal dan moneter, untuk pendanaan dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Dikatakan, implikasi risiko ekonomi politik dari pilihan kebijakan fiscal menjadi kurang hati-hati (tidak prudent) yang berupa terjadi misalokasi anggaran, yang menurut Aliansi Ekonom Indonesia bisa membawa potensi menuju darurat ekonomi.
“Akibat dari kebijakan fiskal itu, hutang luar yang menumpuk, tidak efisien karena ICOR naik sebut saja dalam proyek MBG, Kopdes Merah Putih, program ambisius ketahanan pangan. Tidak hati-hatinya kebijakan fiscal, menekan kepercayaan investor dalam dan luar negeri yang menekan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Menurut Jro Gede Sudibya kerasnya nuansa penunjukan politik -political appointee- dalam pimpinan teras Danantara, yang jauh dari kriteria meritokrasi.
“Publik menilai lembaga ini akan begitu mudah diintervensi secara politik, sehingga profesionalitas manajemen, kepemimpinan otentik yang menjadi persyaratan inti dalam good governance menjadi sulit tercapai. Di samping kepercayaan pelaku pasar uang dan modal terhadap Danantara semenjak pendiriannya tidaklah menggembirakan,” katanya.
“Terganggunya independensi BI, membuat mekanisme kontrol sistemik untuk menjaga stabilitas nilai rupiah , menjadi hilang. Pengalaman masa lalu tahun 1966 inflasi “terbang” tinggi 650 persen, tahun 1998 80 persen,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi.
Jurnalis Nyoman Sutiawan