Bupati Agus Mahayastra
Saat pejabat di Indonesia mulai dari level pusat dan daerah dipusingkan dengan urusan penanganan wabah covid-19, Bupati daerah Gianyar, Bali mengambil kebijakan yang sangat ironis. Agus Mahayastra, sang Bupati Gianyar memerintahkan pengosongan dan pembongkaran segera pasar terbesar di kabupaten Gianyar. Dengan pernyataan yang keras dan dramatis Bupati Gianyar berjanji akan memimpin langsung pembongkaran pasar Gianyar.
Penolakan oleh para pedagang dan keberatan pihak desa yang diberitakan sebagai pemilik tanah pasar karena belum diajak rembugan tidak digubris sang Bupati Gianyar.
Dalam keterangannya kepada media massa, Agus Mahayastra-Bupati Gianyar menyebutkan bahwa rencana revitalisasi pasar Gianyar sudah direncanakan sejak lama. Bupati Gianyar juga mengakui bahwa dana revitalisasi pasar Gianyar sudah disiapkan dan dianggarkan di APBD 2019 kabupaten Gianyar. Demikian pula proses tender proyek pengerjaan revitalisasi pasar Gianyar sudah berjalan dan pemenang tender sudah diputuskan. Tenggat waktu pengerjaan pun sudah diputuskan sehingga menurut Bupati Gianyar proyek harus segera berjalan supaya tidak terjadi kerugian. Sang Bupati pun menyatakan bahwa plot anggaran untuk rencana-rencana pembangunan strategis lainnya di kabupaten Gianyar tidak akan terganggu oleh kebutuhan alokasi dana penanganan wabah covid-19.
Sekilas kebijakan yang diambil Bupati Gianyar ini terlihat tidak masalah karena dana alokasi revitalisasi pasar Gianyar sudah tersedia. Namun bila kita telaah lebih jauh kebijakan Bupati Gianyar tentu sangat ironis dan tidak memiliki kepekaan. Saat ini kabupaten Gianyar dan masyarakat dunia sedang berjuang menghadapi pandemi covid-19. Ribuan nyawa telah melayang oleh covid-19 mulai dari masyarakat hingga tenaga medis sementara ribuan tenaga medis lain masih mempertaruhkan nyawa mereka menangani pasien covid-19. Disamping dampak masalah kesehatan yang masih terus berlangsung, permasalahan lain terutama dampak ekonomi juga semakin menghimpit.
Menurut data bank dunia jutaan penduduk Indonesia berpotensi jatuh miskin sehingga akan membawa persoalan baru. Data yang dirilis kementrian ketenagakerjaan per 20 April 2020 sebanyak 2,8 juta pekerja sudah menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bahkan punya hitungan yang lebih banyak yaitu 15 juta orang menjadi korban PHK jika memasukkan korban PHK di sektor UMKM. Sementara data dari dinas tenaga kerja dan ESDM Propinsi Bali per 30 April 2020 menyebutkan sebanyak 1542 pekerja formal menjadi korban PHK dan 60.251 pekerja dirumahkan. Bila menilik pernyataan KADIN tentu data ini belum memasukkan korban PHK dari sektor usaha kecil dan menengah yang jumlahnya cukup signifikan di Bali.
Sektor UMKM termasuk pedagang pasar adalah salah satu kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh pandemi covid-19. Berdasarkan kajian kementrian keuangan, kehilangan pendapatan dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan minimal menjadi dampak langsung pandemi covid-19. Penurunan konsumsi dan daya beli tentu saja akan berakibat besar pada sektor UMKM yang menyediakan kebutuhan konsumsi tesebut. Selanjutnya karena UMKM tidak bisa menjalankan usahanya akan berakibat pada terganggunya kemampuan mereka membayar kredit. Perekonomian negara bisa jadi akan semakin memburuk karena banyaknya kredit macet UMKM di Indonesia yang terdata jumlahnya mencapai 62,9 juta unit. Tidak heran pemerintah pusat melalui kementrian keuangan menggelontorkan 150 triliun untuk pemulihan ekonomi stimulus ultra mikro dari total 405, 1 triliun anggaran belanja dan pembiayaan penanganan dampak covid-19.
Dari uraian data-data versi pemerintah diatas, lalu pertanyaan penting dimana urgensi melanjutkan proyek revitalisasi pasar Gianyar dan proyek infrastruktur sejenis yang menelan dana masyarakat yang begitu besar dalam situasi pandemi covid-19? Wajar muncul pertanyaan di masyarakat kabupaten Gianyar khususnya, kenapa Bupati Gianyar bersikeras melanjutkan proyek revitalisasi pasar Gianyar dan proyek infrastruktur lainnya di Gianyar? Apakah pemerintah kabupaten Gianyar sudah memperhitungkan dengan cermat biaya yang dibutuhkan untuk penanganan wabah covid-19 di kabupaten Gianyar? Apakah sudah dipikirkan dan dihitung biaya penanganan dampak kesehatan baik bagi pasien yang sudah terdampak, tenaga medis dan masyarakat umum supaya kekebalan tubuhnya meningkat dan tidak tertular covid-19 misalnya? Apakah sudah dipikirkan dampak ekonomi dan stimulus ekonomi apa yang akan diberikan pada masyarakat dan sektor usaha di kabupaten Gianyar? Bila sudah dihitung biaya dampak kesehatan dan dampak ekonominya, apakah sudah memperhitungkan jangka waktu pandemi covid-19 ini akan berakhir? Dan berapa lama waktu untuk program recovery (bangkit) sektor ekonomi sehingga bisa kembali normal?
Dalam pernyataannya di depan media massa yang beredar luas Agus Mahayastra-Bupati Gianyar dengan percaya diri menyebutkan hebatnya kemampuan keuangan pemerintah kabupaten Gianyar. Bupati Gianyar menyebut mempertahankan belanja modal APBD 2019 kabupaten Gianyar sebanyak 736 Milyar rupiah yang 250 Milyar rupiahnya digunakan untuk revitalisasi pasar Gianyar. Kepercayaan diri akan kemampuan keuangan Pemda Gianyar ini tentu bagus disaat situasi wabah covid-19. Namun bisa jadi berlebihan dan blunder juga bila menilik bagaimana kementrian keuangan harus melakukan fleksibilisasi (melonggarkan) APBN dan kementrian banyak dipotong anggarannya karena wabah covid-19. Banyak Pemda di seluruh Indonesia yang pusing menangani dampak kesehatan dan dampak ekonomi wabah covid-19 ini sehingga harus melakukan fleksibilisasi (melonggarkan) APBD terutama belanja modal.
Alih-alih melanjutkan proyek revitalisasi pasar Gianyar dan proyek infrastruktur lain dengan biaya belanja modal 736 Milyar rupiah, apa tidak lebih baik mendahulukan kepentingan penyelamatan nyawa masyarakat kabupaten Gianyar. Dengan dana yang ada digunakan untuk menjamin tidak ada lagi masyarakat Gianyar yang menjadi korban dan tertular covid-19. Dana yang ada digunakan untuk menjamin masyarakat miskin kabupaten Gianyar tidak ada yang kelaparan. Dana yang ada untuk menjamin masyarakat pekerja kabupaten Gianyar tidak menjadi jatuh miskin dan tidak bisa makan karena menjadi korban PHK. Apakah kesemuanya diatas sudah bisa dijamin oleh pemda kabupaten Gianyar berdasarkan data yang valid dan memperhitungkan jangka waktu akibat wabah covid-19 hingga situasi kembali normal?
Jika pun akan melakukan program stimulus ekonomi sehingga roda perekonomian akan bisa berjalan ditengah wabah covid-19, apakah proyek revitalisasi pasar Gianyar adalah program yang tepat dan mendesak? Apakah kondisi fisik pasar Gianyar sudah sedemikian parah sehingga harus dibongkar dan diperbaharui? Apakah sudah dipikirkan dampak revitalisasi pasar Gianyar bagi para pedagang pasar Gianyar? Para pedagang pasar Gianyar akan pindah ke tempat baru yang belum tahu apakah akan bagus penjualannya, sementara daya beli masyarakat sudah menurun akibat wabah covid-19. Apakah tidak akan menimbulkan persoalan baru yaitu dagangan yang sudah sepi akan semakin sepi dan tidak ada pembeli sehingga bisa gulung tikar atau mengurangi pegawai jualan.
Pada akhirnya kepemimpinan (leadership) yang juga termasuk kepekaan akan situasi susah masyarakat yang menentukan kualitas seorang pemimpin dan kemampuan untuk memperbaiki keadaan masyarakatnya. Rasa percaya diri yang berlebihan dan mentalitas pokoknya tentu bukan karakter pemimpin yang baik apalagi diharapkan akan mengayomi masyarakatnya apalagi ditengah krisis akibat wabah covid-19. Sebagai contoh misalnya kabupaten tetangga Gianyar yaitu Klungkung walaupun tidak memiliki kemampuan keuangan (APBD) yang berlebih, nmun mampu dengan sigap menangangi wabah covid-19 dan membangun rasa kepercayaan masyarakatnya. Salah satu faktornya adalah kepemimpinan daerahnya yang mumpuni dan mampu membangkitkan kepercayaan masyarakat Klungkung yaitu pada sosok I Nyoman Suwirta. Kiranya masyarakat kabupaten Gianyar merindukan sosok pemimpin yang mengayomi dan mampu membangun kepercayaan masyarakat sehingga bisa maju dan sejahtera bersama. (TIM-MB)