Balinetizen.com, Denpasar
Pemerintah Provinsi Bali memperketat aturan perilaku dan integritas aparatur sipil negara (ASN). Tak hanya soal kinerja dan pelayanan publik, ASN di lingkungan Pemprov Bali kini secara tegas dilarang terlibat dalam perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, judi online hingga pinjaman online.
Larangan tersebut menjadi bagian dari instruksi Pemprov Bali dalam memperkuat integritas dan membangun lingkungan kerja pemerintahan yang bersih, profesional, sehat, serta bebas dari berbagai perilaku yang dapat merusak citra dan kredibilitas aparatur.
Dalam instruksi tersebut, seluruh PNS dan PPPK di lingkungan Pemprov Bali diminta menjalankan tugas secara profesional, bertanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Selain larangan terkait gratifikasi, penyalahgunaan jabatan dan konflik kepentingan, Pemprov Bali juga memasukkan sejumlah perilaku pribadi yang dinilai bertentangan dengan nilai integritas ASN.
Perselingkuhan hingga Judi Online Jadi Sorotan
Secara eksplisit, ASN dilarang melakukan perselingkuhan, menggunakan narkoba, mengikuti judi online maupun terlibat pinjaman online.
Larangan ini menjadi perhatian karena perilaku tersebut dinilai tidak sejalan dengan upaya membangun aparatur yang berintegritas serta lingkungan kerja yang sehat dan produktif.
ASN juga diwajibkan menjaga sikap dan perilaku, baik dalam menjalankan tugas pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial, agar tidak menimbulkan persoalan yang dapat berdampak terhadap kedinasan maupun kepercayaan publik.
Selain itu, ASN dilarang melakukan berbagai tindakan tercela lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Pemprov Bali menekankan bahwa peningkatan kinerja ASN tidak hanya diukur dari penyelesaian pekerjaan. Integritas, kedisiplinan, perilaku, serta kepatuhan terhadap aturan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan aparatur yang profesional.
ASN diwajibkan bekerja secara fokus, tulus, lurus dan cepat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara ramah, sopan, santun, bersih, rapi, humanis, cepat, tepat, berkepastian dan profesional.
Mereka juga dilarang menggunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain secara tidak sah, meminta atau menerima imbalan atas pelayanan, menggunakan fasilitas dan aset pemerintah untuk kepentingan pribadi, serta melakukan intervensi terhadap proses administrasi pemerintahan.
ASN juga diminta menghindari penyebaran berita bohong atau hoaks serta tidak memberikan komentar politik di media sosial yang tidak berdasarkan data dan fakta.
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan adanya konsekuensi bagi ASN yang melanggar ketentuan tersebut.
“Sanksi dapat berupa sanksi administratif, hukuman disiplin, dan/atau sanksi hukum lainnya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya saat jumpa pers di Rumah Jabatan Kerthasaba, Denpasar, Jumat (14/8).
Seluruh pegawai juga diminta saling menjaga integritas, baik secara horizontal maupun vertikal. Apabila menemukan atau menduga adanya pelanggaran, laporan dapat disampaikan kepada Gubernur Bali atau tim yang dibentuk dengan menyertakan data dan fakta.
Ketua Tim Pengelola Pengaduan Umar Ibnu Alkhatab menjelaskan, pengaduan dapat disampaikan melalui nomor 0821-4666-6666.
“Apabila dibutuhkan pengawas ya nanti kita siapkan kita lihat dulu jadi kita bukan mengawasi tiap tiap OPD itu tidak,” ucap mantan Kepala Ombudsman RI Bali ini.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Bali membangun birokrasi yang profesional sekaligus memastikan ASN tidak hanya memiliki kinerja yang baik, tetapi juga menjaga integritas dan perilaku sebagai pelayan masyarakat.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)

