Balinetizen.com, Batu Bara
Selain persoalan tidak adanya papan informasi proyek, keberadaan lokasi pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Tali Air Permai, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, juga menjadi perhatian masyarakat.
Pasalnya, lokasi pembangunan tersebut berada di kawasan yang dinilai cukup jauh dari permukiman warga, berupa area perladangan dengan aktivitas masyarakat yang relatif minim. Kondisi ini membuat sejumlah warga mempertanyakan dasar pertimbangan pemilihan lokasi pembangunan yang menggunakan anggaran negara tersebut.
Masyarakat menilai, pembangunan fasilitas publik seharusnya mempertimbangkan aspek kemudahan akses, manfaat langsung bagi warga, serta keterjangkauan masyarakat sebagai penerima manfaat program.
“Kalau memang ini untuk kepentingan masyarakat desa, tentu lokasi harus mudah dijangkau dan benar-benar berada di tempat yang strategis bagi warga. Jangan sampai bangunan sudah berdiri, tetapi masyarakat kesulitan memanfaatkan karena lokasi jauh dari aktivitas warga,” ujar salah seorang warga.
Ketua DPC Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJI-D) Kabupaten Batu Bara, Mariati A.B, turut menyoroti persoalan tersebut. Menurutnya, transparansi bukan hanya soal pemasangan papan informasi, tetapi juga menyangkut perencanaan, pemilihan lokasi, hingga manfaat pembangunan bagi masyarakat.
“Pembangunan menggunakan uang negara harus memiliki perencanaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Mulai dari lokasi, anggaran, pelaksana pekerjaan hingga manfaatnya bagi masyarakat harus terbuka,” tegas Mariati.
Ia meminta pihak terkait menjelaskan alasan pemilihan lokasi KDMP yang berada di kawasan sepi penduduk tersebut.
“Jangan sampai pembangunan yang seharusnya menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat justru berdiri di lokasi yang minim aktivitas warga. Pemerintah harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
DPC PJI-D Batu Bara menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mendorong keterbukaan informasi dan memastikan setiap pembangunan yang menggunakan uang negara berjalan sesuai aturan serta tepat sasaran.
(Herman Manurung)