Balinetizen.com, Jakarta
Tantangan Ekonomi 2026 sangatlah berat. Semestinya Presiden Prabowo Subianto dengan kesadaran mengubah gaya kepemimpinannya yang sentralistik seperti yang dilakukan saat ini.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Jumat 13 Februari 2026.
Dikatakan, presiden Prabowo Subianto semestinya memulihkan kembali kepercayaan luar negeri yang mengalami kemerosotan.
Jro Gede Sudibya menyebut beberapa yang mengalami kemerosotan seperti penyedia indeks berpengaruh Morgan Stanley Capital International (MSCI) menyoroti transparansi kepemilikan saham dalam praktek perdagangan koordinasi alias “goreng-menggoreng” saham.
Dikatakan, karena kemerosotan itu, dampaknya IHSG mengalami penurunan signifikan yang kemudian diikuti krisis di manajemen Bursa, Direktur Utama BEI mengundurkan diri, diikuti dengan pengunduran diri Ketua, Wakil Ketua dari OJK sebagai otoritas pengawas Bursa.
Menurutnya, lembaga pemeringkat internasional Moody’s memberikan penilaian mengubah prospek ekonomi Indonesia dari stabil ke negatif, akibat dari lemahnya tata kelola dalam kebijakan fiscal Indonesia.
“Akibat penilaian ini nilai Rupiah semakin rentan, yang dalam beberapa bulan terakhir telah mengalami kerentanan,” kata Jro Gede Sudibya.
Dikatakan, proyek ambisius Presiden Prabowo Subianto yang menjadi sorotan publik, MBG dengan dana Rp.330 T yang menyerap dana alokasi pendidikan sekitar 30 persen, modal usaha bagi 80 ribu Koperasi Desa yang akan menggunakan dana pinjaman Bank Himbara Rp.400 T.
“Pengalokasian anggaran negara itu yang dipertanyakan publik terutama soal efektivitas dan efisiensi penggunaan dananya dan dampaknya secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan penciptaan kesempatan kerja,” katanya.
Menurut Jro Gede Sudibya, pembayaran hutang luar negeri yang terus membesar, tahun 2026 sebesar Rp.800 T, dengan perkiraan defisit APBN 2 98 persen, hampir mendekati angka 3 persen sesuai ketentuan UU.
Dikatakan, berdasarkan data APBN 2025, rasio pembayaran hutang terhadap pendapatan negara, DSR (Debt Service Ratio) mencapai angka 47,5 persen yang berarti dari Rp.2 pendapatan negara hampir Rp.1 untuk membayar hutang, sehingga ruang fiscal pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan sangat mepet.
Menurut Jro Gede Sudibya, dalam tantangan ekonomi di atas, tidak ada pilihan lain bagi Presiden untuk menata ulang alokasi APBN, mengembalikan 25 persen dana pendidikan sesuai amanat konstitusi, mengarahkan dana APBN yang terbatas untuk penciptaan kesempatan kerja produktif.
“Ambisi proyek sosialistik mesti direm mengingat keterbatasan dana dan perlu persiapan lebih matang di lapangan dengan sebut saja minimum moral hazard,” katanya.
Dikatakan, nilai Rupiah yang harus dijaga, melalui kebijakan fiscal yang lebih prudent (hati-hati), pembenahan serius dalam manajemen bursa, pembenahan “good governance” di BUMN dimulai dari “induknya” Danantara.
Jurnalis Nyoman Sutiawan