Oleh: I Gde SudibyaPilkada serentak 9 Desember 2020, akan memasuki tahapan pendaftaran bakal calon ke KPUD, dimulai tanggal 4 September 2020. Tahapan dan kemudian waktu pencoblosan di masa pandemi Covid-19 berbarengan dengan tekanan ekonomi dalam bentuk resesi ekonomi. Proses demokrasi prosedural yang berlangsung untuk memilih pemimpin publik formal, meminjam istilah Pak Hatta dalam kebijakan luar negeri ” mengayuh di dua karang “, pada waktu itu, ” karangnya ” adalah: kapitalisme di satu pihak dan komunisme di pihak lainnya. Dalam konteks sekarang, ” karangnya “, risiko pandemi di satu pihak dan resesi ekonomi di pihak lainnya.
Penyebaran pandemi terus menaik secara nasional, nyaris hampir merata di seluruh daerah, terutama wilayah yang padat penduduknya. Klaster penyebaran semakin meluas, pasar tradisional, industri, perkantoran, sekolah, rumah sakit dan puskesmas dan juga klaster keluarga. Angka possitivity rate sempat mencapai 25 persen, angka risiko penularan yang sangat tinggi di atas standar WHO 5 persen.
Ini berarti secara statistik, virus ini sudah begitu dekat dengan kita, ironinya banyak masyarakat mengalami rasa aman palsu, sehingga sangat mengabaikan protokol kesehatan. Pada sisinya yang lain, resesi ekonomi sudah menjadi kenyataan, ekonomi Bali sudah mengalaminya, dua triwulan berturut-turut tumbuh negatif.
Secara nasional, ekonomi triwulan ke dua sudah tumbuh negatif, diperkirakan triwulan ke tiga juga akan negatif, sehingga secara nasional di triwulan ketiga ini, ekonomi Indonesia sudah memasuki masa resesi. Mengikuti sejumlah negara yang telah mengalami resesi duluan seperti: Singapura, Korea Selatan, Jepang, AS, Perancis, Jerman, Italia dan sejumlah negara lainnya.
Tantangan dalam penanggulangan pandemi
Menyimak kinerja penanggulan pandemi selama enam bulan terakhir, dari perspektif manajemen strategis, sejumlah tantangannya adalah:
1. Penajaman prioritas dalam pendanaan dan kebijakan operasionalnya, sehingga kendala yang menghambat selama ini, keterbatasan alat test, waktu tunggu untuk hasilnya dapat ditanggulangi. Target test per 1 juta penduduk sesuai standar WHO bisa direalisasi.
2.Mengingat begitu banyaknya korban petugas kesehatan, lebih dari 100 dokter meninggal, belum terhitung jumlah perawat yang menjadi korban, memberikan indikasi ada kebijakan di tingkat makro penanggulangan dan kebijakan di tingkat mikro RS., yang harus segera dibenahi, sehingga problem teknis di lapangan: petugas kesehatan yang kelelahan, kurangnya APD dan sejumlah persoalan kritis lainnya dapat dicarikan solusinya. Dan timbul kesan, pada sementara pengamat, sistem kesehatan dan sumber daya pendukungnya, ditinggalkan sendiri menghadapi krisis besar kemanusiaan yang sedang berlangsung. Sense of crisis dari pengambil kebijakan publik tidaklah optimal, kalau tidak mau dikatakan mengecewakan.
3.Data adalah ” sakral “. Sehingga keakuratan dan updating data menjadi sangat penting, sehingga masyarakat menjadi lebih tahu risiko pandemi, tidak terjebak ke rasa aman palsu, dan diharapkan lebih memaati protokol kesehatan.
Tantangan untuk menekan resesi ekonomi
Pertumbuhan ekonomi mengalami tekanan keras, sebagai akibat dari: investasi swasta tertekan, demikian juga ekonomi ekspor, daya beli masyarakat merosot, sejumlah tantangan untuk menekan resesi ekonomi, menyebut beberapa di antaranya:
1.Belanja pemerintah yang harus digenjot maksimal, untuk menahan turun tajamnya daya beli masyarakat dan investasi swasta yang mengalami kontraksi.
2. Dana talangan bagi UMKM harus dipercepat realisasinya, membuat mereka bisa bertahan dan tidak mengalami risiko kebangkrutan.
3. Dibuat proyeksi terhadap risiko tekanan terhadap sistem keuangan, risiko sistemik yang mungkin terjadi dan skenario mitigasinya.
Di tengah hiruk pikuk isu kampamye Pilkada yang sebentar lagi hadir, ada kekhawatiran pejabat publik terbelah perhatiaannya dan tidak lagi fokus dalam penanggulangan pandemi dan upaya pemulihan ekonomi.
Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi dan ancaman resesi kini menjadi tantangan bagi pemerintah dan penyelenggara Pilkada. Bisakah hasil pilkada ini memilih kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dengan hasil yang berkualitas. Ini tentu menjadi pertanyaan besar di tengah pandemi dan krisis ekonomi ini? Pilkada kali ini memang memiliki tantangan berat terutama setelah Pilkada. Para Gubernur, Bupati dan walikota tentu sangat kesulitan menggerakan ekonomi rakyat di tengah pandemi dan resesi ekonomi global ini.
Tentang Penulis
I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik.