Balinetizen.com, Denpasar –
Konsolidasi kekuatan pendukung Presiden perlu semakin dimantapkan, lebih tercipta kepemimpinan solid dengan agenda mendukung penuh agenda politik Presiden. Prilaku anggota kabinet yang menurut persepsi publik “menggunting dalam lipatan” dapat semakin diminimalkan.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Jumat 31 Oktober 2025.
Dikatakan, kepemimpin otentik Presiden semakin bertumbuh, sehingga diharapkan beban masa lalu semakin berkurang, sehingga lebih mampu mengambil jarak obyektif, dalam pengambilan keputusan yang merupakan warisan masa lalu.
“Menyebut beberapa, proyek: IKN, PSN dan kasus KA Cepat Jakarta – Bandung,” kata Jro Gde Sudibya.
Menurutnya, sentralisasi kekuasaan yang berpusat ke Presiden dengan kabinet gemuk sekitar 109 menteri, wamen, kepala lembaga perlu lebih disederhanakan, sehingga memungkinkan “two traffic communications” yang selama ini menghambat proses pengambilan keputusan, dan membuat proses kerja kabinet lebih efektif.
Dikatakan, Presiden semestinya lebih mengembangkan kepemimpinan yang lebih demokratis sebut saja dalam kebijakan fiscal, lebih mendengar aspirasi yang berkembang, sehingga alokasi dana APBN lebih proporsional dan adil.
Sebagaimana diingatkan Asosiasi Ekonom Indonesia, telah terjadi misalokasi dalam APBN, yang jika tidak dikelola dengan baik punya risiko melahirkan darurat ekonomi.
“Presiden semestinya lebih berempati dalam menyimak realitas ekonomi yang ada, kelas menengah yang ekonominya terpuruk, belasan ribu PHK di industri industri manufaktur yang terus berlangsung, ” katanya.
Menurutnya, sumbatan birokrasi dan Perizinan yang membuat iklim investasi dan berusaha belum kembali pulih.
Dikatakan, jangan terlalu fokus dengan angka-angka makro ekonomi yang belum mampu menggambarkan realitas ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Menurutnya, empati Presiden bagi kelompok kelas menengah sangat diperlukan, untuk mendukung pernyataan retorika Presiden yang pro massa rakyat.
Dikatakan, kritik publik terhadap keberadaan Danantara perlu lebih disimak Presiden, karena faktanya dengan pendirian Danantara, IHSG sempat turun secara signifikan karena ketidak perayaan pelaku pasar modal terhadap lembaga ini.
Menurut Jro Gde Sudibya, Presiden agaknya perlu menyimak penurunan nilai kapitalisasi 4 BUMN Bank Pemerintah dalam satu tahun terakhir 30 September 2024 – 24 Oktober 2025 turun Rp.500,45 T, turun 31,05 persen, akibat dari menurunnya kepercayaan dari para pelaku pasar modal terhadap kredibilitas kebijakan fiscal dan moneter pemerintah selama satu tahun terakhir (Majalah Tempo, 27 Oktober – 2 November 2025).
Dikatakan, pembukuan ganda dalam pembiayaan pembangunan: satu pembukuan sebagai utang APBN dan pembukuan di Danantara diperlukan transparansi ke publik, ini menyangkut kepercayaan publik dan juga para pelaku pasar uang dan modal karena menyangkut kredibilitas dalam pengelolaan kebijakan fiscal.
Proyek perdana Danantara ini, untuk mendanai proyek W to E, Waste to Energy di Badung Bali dengan nilai Rp.50 T, berupa pinjaman obligasi berbunga murah 2 persen per tahun, sedangkan Surat Obligasi Negara yang telah diterbitkan pemerintah dengan suku bunga sekitar 6,5 persen per tahun.
” Transparansi untuk W to E bagi masyarakat Bali sangat diperlukan,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi.
Jurnalis Nyoman Sutiawan