Balinetizen.com, Badung
Dalam enam tahun terakhir, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Indonesia telah mencatat pemetaan sebanyak 108,5 juta bidang tanah.
Targetnya, hingga akhir 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia akan terpetakan dengan sempurna.
Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, mengumumkan bahwa kementeriannya telah diberi wewenang untuk mensertifikasi 126 juta bidang tanah, setara dengan 693.000 kilometer persegi.
Namun, masih tersisa 62 juta bidang tanah yang harus diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 10 tahun.
Dalam upaya mencapai target tersebut, teknologi drone akan menjadi alat utama untuk pemetaan.
Dengan menggunakan drone, setiap bidang tanah dapat dipetakan secara fotografis dengan resolusi tinggi.
“Pemanfaatan drone tidak hanya terbatas pada pemetaan dua dimensi, tapi juga akan dikembangkan untuk keperluan tiga dimensi,” jelas Hadi Tjahjanto, Senin 6 November 2023.
Pentingnya data informasi geospasial, menurutnya juga disorot dalam acara Asia Pasifik Geospatial Forum (APGF) yang digelar di Badung, Bali.
Sementara itu, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai, menjelaskan bahwa data geospasial digunakan untuk mendukung penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) oleh kementerian ATR/BPN.
Selain itu, data ini juga mendukung investasi dan pembangunan di Indonesia melalui sistem perijinan online single submission (OSS).
“Data geospasial ini sangat penting dalam penanggulangan bencana, proses evakuasi, sistem informasi pelayanan kesehatan, dan ketersediaan air bersih,” tambah Aris Marfai.
Dalam forum lima hari di Bali ini, Indonesia berharap dapat memberikan peluang kepada negara-negara di Asia Pasifik untuk berpartisipasi dalam industri informasi geospasial.
Pengelolaan informasi data geospasial yang sudah maju di Indonesia diharapkan dapat mendukung proses investasi dan memberikan peluang bagi negara-negara di Asia Pasifik.(Tri Prasetiyo)