Balinetizen.com, Buleleng
Tim Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Sosial RI melakukan kunjungan kerja reses Tahun 2024-2025 bertempat di SMA Negeri dan SMK Negeri Bali Mandara, Buleleng pada Rabu (28/5/2025), didampingi jajaran Pemerintah Provinsi Bali, dengan dihadiri Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra,Sp.OG.
Dalam reses Komisi VIII DPR RI ini, mengusung tema ‘Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta penjelasan SMK Negeri Bali Mandara sebagai Percontohan Sekolah Rakyat’
Kedatangan rombongan Tim Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Sosial RI ini dipimpin Ketua Tim, I Ketut Kariyasa Adnyana,SP yang disambut oleh Bupati Buleleng, dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG. Dan tampak hadir pula perwakilan dari Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta BPBD Kabupaten Buleleng.
Kunker Komisi III DPR RI dan Kemwnterian Sosial RI ini, merupakan momentum Bupati Buleleng Sutjidra menyerahkan proposal pembangunan rumah singgah di Kabupaten Buleleng kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico.
Usulan itu disampaikan sebagai respon atas kebutuhan tempat penampungan bagi kelompok rentan.
“Rumah singgah sangat penting untuk menampung masyarakat yang menjadi korban kekerasan atau mengalami ketimpangan sosial. Saat ini kami masih memanfaatkan panti asuhan terdekat sebagai alternatif untuk penampungan, karena belum ada rumah singgah permanen,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati Sutjidra mengatakan masih ada sekitar 4.711 rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng. Sehingga dengan adanya hal ini, Pemkab Buleleng terus berupaya memperbaiki kondisinya melalui program bedah rumah.
“Tahun ini kami targetkan renovasi 111 rumah, dan tahun depan direncanakan ada tambahan 418 unit. Dan kami berharap Komisi VIII bisa membantu memperjuangkan penambahan bantuan” tandasnya.
Kunjungan kerja ini, Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Sosial RI menyerahkan sejumlah bantuan sosial kepada warga penerima manfaat dengan total bantuan sebesar Rp 177 miliar lebih. Salah satunya adalah bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.
Kunjungan ini juga menyoroti peran penting SMA/SMK Negeri Bali Mandara sebagai Sekolah Rakyat, yang dikenal dengan pendekatan pendidikan berbasis karakter, kedisiplinan, serta pemberdayaan generasi muda dari keluarga pra-sejahtera.
Melalui kunjungan ini, Komisi VIII DPR RI mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan sosial, penguatan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak di Bali. GS