Gubernur Bali dan Wali Kota Denpasar Sebaiknya Mengundurkan Diri
Balinetizen.com, Denpasar
TPA Suwung Ditutup Tanpa Solusi Final, Krisis Sampah Menghadang, Semestinya Gubernur Bali dan Wali Kota Denpasar Mengundurkan Diri.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat: ekonomi, lingkungan dan kecenderungan masa depan, Senin 8 Nopember 2025 menanggapi ditutupnya TPA Suwung per 23 Desember 2025 oleh Gubernur Bali Wayan Koster.
Dikatakan Pemkot Denpasar dan Pemda Bali telah gagal dalam mengelola isu ini selama beberapa tahun terakhir. Tidak ada upaya serius dalam mencari alternatif solusi: pendanaan, pilihan teknologi, lembaga pengelola plus manajemennya.
“Sekarang Pemda Bali lepas tangan dengan menutup TPA Suwung tanpa memperhatikan kesiapan Kota Denpasar dan juga LSM dalam mengelola limbahnya secara mandiri,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, di mana-mana di seluruh dunia, pemerintah kota (Wali Kota, Gubernur plus anggota DPRD) bertanggung-jawab penuh dalam penyediaan “public utilities” seperti: pendidikan, kesehatan, transportasi publik, air bersih, telekomunikasi plus pengelolaan limbah publik.
Menurutnya, agaknya Pemkot Denpasar dan Pemda Bali (dalam perspektif kewenangan lintas kabupaten dan kota) tidak sanggup dan tidak serius dalam melakukannya.
“Untuk mengantisipasi dampaknya yang lebih serius, dampak sosial -social contagation-, semestinya secara kesatria Gubernur dan Wali Kota mengundurkan diri, ” katanya.
Ia menyarankan, beri kesempatan yang lebih mampu dan bertanggung jawab memimpin, sehingga kompeten menyelesaikan krisis ini. Bukankah jabatan adalah amanah, jika tidak sanggup memegangnya diserahkan ke pemegang kedaulatan rakyat yang tertinggi, yakni rakyat sendiri, melalui mekanisme aturan hukum yang berlaku.
Dikatakan, ke depan pimpinan teras DPP PDI Perjuangan lebih berhati-hati, lebih cerdas dan lebih cerdik dalam menempatkan kadarnya dalam memimpin Bali, meminjam retorika Soekarno punya elan vitalitas dalam mengabdi untuk negeri bagi Si Marhaen, “wong cilik” : buruh, Tani dan nelayan.
Menurut Jro Gde, bukan sekadar pejabat publik yang “aji mumpung” sekadar “menjual” retorika Soekarno untuk kepentingan dirinya, memanfaatkan secara tidak bertanggung-jawab kesetiaan masyarakat Bali akan paham kebangsaan -nationalist die hard- siap mati untuk bangsa yang telah mengakar lama sejak revolusi kemerdekaan dan kemudian menang mutlak pada Pemilu pertama tahun 1955.
Jurnalis Nyoman Sutiawan