Balinetizen.com, Denpasar –
Gubernur Bali Wayan Koster mengancam tidak akan menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kabupaten/kota yang tidak serius menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Koster saat memberikan pengarahan kepada para kepala desa dan lurah se-Kota Denpasar di Gedung Sewaka Dharma, Senin (9/3/2026).
Dalam arahannya, Koster menegaskan bahwa Bali kini telah memasuki fase krusial dalam penanganan persoalan sampah. Menurutnya, saat ini juga menjadi deadline penting untuk penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber guna mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung.
Koster menjelaskan bahwa Kota Denpasar saat ini sudah memiliki instrumen regulasi yang relatif lengkap terkait pengelolaan sampah, mulai dari peraturan daerah, peraturan wali kota hingga instruksi wali kota. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya terjadi di sejumlah kabupaten di Bali.
Koster mengatakan, untuk kabupaten yang lain menurutnya masih kurang dalam hal penangangan sampah, artinya belum ada aturan selengkap kota Denpasar,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah daerah yang masih menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan sampah antara lain Buleleng, Karangasem, Gianyar, Bangli, Jembrana dan Tabanan.
Karena itu, setelah penanganan intensif dilakukan di Denpasar, Badung dan tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Bali berencana memperluas penguatan kebijakan pengelolaan sampah ke kabupaten lainnya.
Koster menegaskan komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah akan menjadi syarat utama untuk mendapatkan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Bali.
Ia bahkan menegaskan bahwa bantuan BKK tidak dicairkan jika daerah tidak menunjukkan keseriusan dalam mengelola sampah dari sumbernya.
“Karena anggaran BKK dari tahun 2023 sudah dipangkas dan provinsi akan berikan dan salurkan kalau ada komitmen dan sistem untuk mengolah sampah berbasis sumber. Kalau tidak dilaksanakan kita tidak akan memberikan bantuan BKK infrastruktur maupun BKK yang lainnya,” ujar Koster.
Dalam kesempatan itu, Koster juga menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan pemerintah pusat dalam penanganan persoalan sampah di Bali, khususnya dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq.
Ia menilai Bali mendapatkan perhatian khusus karena statusnya sebagai destinasi wisata dunia yang harus didukung oleh kualitas lingkungan yang baik.
“Bali ini nomor 1 destinasi wisata dunia yg harus didukung oleh ekosistem lingkungan yang bagus, tidak saja pariwisata kita membutuhkan ekosistem lingkungan yang bagus” katanya.
Koster menegaskan, bahwa kualitas lingkungan menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pariwisata sekaligus kesehatan masyarakat Bali.
(jurnalis : Tri Widiyanti)