Ilustrasi
Balinetizen.com, Denpasar
Semoga rakyat Indonesia menjadi sadar terhadap “pat gulipat” politik kekuasaan yang begitu transparan, yang jika tidak diwaspadai oleh rakyat, bisa terus meningkat di hari-hari dan minggu-minggu ke depan.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya aktivis demokrasi dan Badan Pekerja MPR RI 1999-2004 Minggu 12 November 2023.
Dikatakan, untuk memberi situasi yang benar dan mewaspaspadi goro goro politik, maka di sini peran media kritis nan obyektif, menjadi sangat penting. “Sekarang ini, jadi orang Jawa, lupa Jawanya”, kritik kultural khas budaya Jawa. Nilai kultural antara lain tentang: penghormatan pada senior, memegang teguh etika dan etiket dalam berprilaku.
“Sangkaning mtu sakeng tlenging hradaya”, adalah kalimat berbahasa Jawa Kuno/Kawi, yang sangat disukai oleh para pengawi di Bali, karena gambaran insan manusia bijak dari kedalaman sastranya (sastra ttg.kedalaman diri).
Rahayu.
Kritik kultural yang khas budaya Jawa, mereka yang terkena, sudah dikenakan sangsi kultural. Bisa dianggap “wong lio” , orang lain, dan mengalami pemisahan (segregasi) kultural, nyaris tidak lagi memandang status sosial bagi “terhukum”.
Dikatakan, fakta menunjukkan kultur tersebut nyaris hilang. Jangankan soal etik, soal yuridis yang menimpa dirinya terkesan sudah seperti biasa alias bebal.
Menurut netizen,tidak sedikit orang yg terjerat kasus korupsi dll, setelah diputus dan terbukti perilaku yang bersangkutan (terpidana) nyaris seperti tidak ada apa-apa0.
” Kesan agar ada efek jera dari pelaku, malah acap membuatnya tidak pernah jera. Nilai moral atau etik nyaris telah diabaikan. Jika demikian hal ini pertanda apa? ”
Menurut Jro Gde Sudibya, ini pertanda GORO GORO, jika merujuk mitologi penciptaan dan kosmologi ruang tanah Jawa dalam catatan Tantu Pagelaran, dimana Gunung Pawitra, populer dengan Gunung Penanggungan, yang menjadi kiblat rokhani raja-raja: Kediri, Singhasari, Majapahit dan kekuasaan berikutnya, diberitakan telah mengalami kebakaran dashyat. Ciri “pulung” kekuasaan sirna, diikuti dengan goro – goro untuk menciptakan keseimbangan baru “semesta”.
Dikatakan, tanda-tands itu sudab kelihatan dan orang-orang Bali tak sadar dengan itu, malah ikut bertengkar dengan sesama. Saya khawatir jika goro-goro itu datang, Bali bahkan lebih parah dari Jawa seperti Tahun 1965.
“Mana “uluning kayun” krama Bali yang tidak tercemar? Mengerikan. Api sentimen, galak ajak nyama pedidi, dan irihati akan mendapatkan siraman bensin.” Tatanan sosial krama Bali sekarang tidak kalah rapuh dari tatanan sosial tahun ’60’an yang keras dan memakan banyak korban.”
Menurutnya, kalaupun terjadi GORO GORO politik yang dipicu oleh penguasa yang begitu haus kuasa dengan politik dinastinya, dimanfaatkan oleh “vested interest” di sekitarnya untuk meraup untung kekuasaan dengan sikap mental menerabas, sudah semestinya masyarakat Bali lebih mengembangkan kewaspadaan dan tidak gegabah (kejorogan, bhs.Bali) dalam mengambil langkah.
“Untuk mewapadai dan menghindari tamsil yang dikenal di sini, “pesta di Jakarta, yang mabuk kita di sini”. Tamsil yang sangat kena, pas, dengan menyimak sejarah kontemporer politik Bali pasca kemerdekaan” kata Jro Gde Sudibya. (Adi Putra)