Balinetizen.com, Denpasar
Renungan Raina Tilem Ketiga, 14 September 2023, menuju Lima Belas Hari Raina Purnama Kartika, Purnama Kapat.
Purnama Kapat, gerak matahari “ngutara yana” menuju ke Utara, simbolik pemujaan Tuhan Wisnu, CRI NARAYANA, banyak odalan/pujawali ring Pura Kahyangan Jagat ring Bali, menyebut beberapa: Pucak Sinunggal, Pucak Panarajon, Ulun Danu Batur Songan, Penataran Agung Besakih dan masih banyak lagi pura-pura lainnya ring sawewengkon jagat Bali.
Menurur Jro Gde Sudibya, anggota MPR RI Utusan Daetah Bali 1999 – 2004, ekonom, pengamat ekonomi dan kebijakan publik untuk Bali lebih dari 30 tahun, hari Dauh Ayu tersebut sangat baik digunakan untuk perenungan, refleksi bagi setiap orang juga termasuk PJ Gubernur Bali SM Mahendra Jaya.
Menurut Jro Gde Sudibya, sebagai bahan perenungan, refleksi dan masukan bagi PJ Gubernur Bali, patut diberikan catatan bahwa Gubernur WK banyak menyisakan “gunung” permasalahan dari proyek mercu suar: Besakih, PKB Klungkung,tol Gilimanuk – Mengwi, pelabuhan Sanur, yang sudah semestinya dilakukan koreksi oleh PJ Gubernur dengan DPRD Bali.
Dikatakan, kegagalan dalam proyek-proyek ini, merupakan kegagalan tim akhli atau kelompok akhli Gubernur Wayan Koster dalam memberikan masukan dan meyakinkan gubernur.
“Padahal jumlah tim akhli sangat banyak, 33 orang yang sepatutnya kepakarannya tidak diragukan. Faktanya tim ini gagal memberikan masukan dan meyakinkan gubernur,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, angka kemiskinan naik akibat pandemi, NTP Petani 96 tahun 2022 yang berarti menjadi petani merugi, angka stunting Bali 26 persen, secara statistik dari 4 anak balita Bali, 1 orang mengalami kekurangan gizi akut.
Sementara itu, lanjut Jro Gde Sudibya anggaran pertanian APBD Bali tahun 2022 hanya 1,8 persen termasuk belanja pegawai, jadi praktis tidak ada program pertanian yang bisa dikembangkan dan masih banyak lagi persoalan yang menimpa Bali dan masa depannya.
“Semestinya PJ Gubernur Bali mengevaluasi posisi dan kedudukan pokli ini, untuk penyehatan anggaran dan meminimalkan moral hazard yang mungkin terjadi, ” kata Jro Gde Sudibya, anggota MPR RI Utusan Daetah Bali 1999 – 2004, ekonom, pengamat ekonomi dan kebijakan publik untuk Bali lebih dari 30 tahun. (Adi Putra)