Balinetizen.com, Badung-
Bawaslu Kabupaten Badung menyadari bahwa untuk dapat mewujudkan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang kondusif dan demokratis, tidak bisa dilakukan oleh Bawaslu saja.
Butuh konsolidasi, kolaborasi, kerja sama, dan sinergitas dengan berbagai elemen atau unsur.
Salah satu yang penting adalah merawat konsolidasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Badung, yaitu: Bupati Badung, DPRD Kabupaten Badung, Kejaksaan Negeri Badung, Komando Distrik Militer 1611/BADUNG, serta Kepolisian Resor Badung & Resor Kota Denpasar.
Konsolidasi secara berjenjang juga kepada Forkompimcam di enam kecamatan, yaitu: Camat, Komando Rayon Militer, dan Kepolisian Sektor setempat.
Tidak kalah penting adalah para stakeholders atau pemangku kepentingan Pemilu lainnya, seperti: KPU Kabupaten Badung, Majelis Desa Adat (MDA) Badung, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Badung beserta jajarannya masing-masing.
Seluruh pihak tersebut diundang dan hadir lengkap dalam rapat konsolidasi dengan tajuk “Membangun Sinergi dan Kapasitas Bersama Konsolidasi Penguatan Kelembagaan Bawaslu kepada Forkopimda Kabupaten dan Kecamatan, Menuju Pemilu 2024 yang Kondusif dan Demokratis”, yang digelar Bawaslu Kabupaten Badung pada Selasa (13/6/2023), di Bali Dynasty Resort, Kuta.
“Kami percaya bahwa sinergi dan kerja sama yang erat antara Bawaslu dengan Forkompimda dan pihak-pihak terkait lainnya, sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, akan dapat memperkuat sistem pengawasan Pemilu kita, sehingga bersama dapat memetakan potensi kerawanan, mencegah dan menangani berbagai potensi pelanggaran, pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan sebaik-baiknya”, ungkap I Ketut Alit Astasoma, Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, dalam sambutannya.
Sedangkan Bupati Badung, yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung I Nyoman Suendi menegaskan komitmen dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan Pemilu 2024 dengan memfasilitasi sarana dan prasarana bagi Bawaslu Badung berupa pembangunan gedung Graha Pemilu.
Pihaknya mengajak seluruh komponen untuk merapatkan barisan menciptakan Pemilu yang kondusif dan demokratis.
“Kejaksaan, TNI, Polri, Camat, sampai ke jajaran di tingkat Desa/Kelurahan, bersama cipta kondisi dan jangan ragu mengambil langkah sesuai fungsi dan kewenangan, agar tercipta Pemilu 2024 yang aman, tertib, dan demokratis”, ujarnya.
Disamping itu, Suendi menekankan kepada tokoh agama dan masyarakat untuk bersama menjaga kesucian tempat ibadah.
“Jangan sampai tempat ibadah dinodai dengan aktivitas kampanye politis. Sebaliknya, silakan para tokoh mengkampanyekan wawasan kebangsaan seluas-luasnya kepada masyarakat,” tandasnya.
Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Ketut Ariyani pun senada ia mengajak seluruh Stakeholder untuk bersama-sama bersinergi guna menguatkan dan membantu tugas Bawaslu.
“Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri dengan cakupan tugas pengawasan yang luas. Tidak hanya mengawasi tahapan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, namun ada tugas lain mengawasi netralitas ASN, TNI, dan POLRI,” dorongnya di sela-sela materi tentang Pemilu dan Netralitas ASN.
Bawaslu hanya dapat mencegah, mengawasi, dan menindak sebatas kewenangan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, tambahnya.
Bawaslu Kabupaten Badung juga menghadirkan narasumber dari akademisi kepemiluan sebagai penutup. Ida Ayu Putu Sri Widnyani mengungkapkan bahwa untuk mencapai Pemilu yang kondusif dan demokratis terdapat tiga variabel, yakni: sinergi, konsolidasi, dan peningkatan kapasitas.
“Bawaslu tidaklah lemah namun Bawaslu sebagai institusi yang diberikan kewenangan mengawasi Pemilu perlu dikuatkan melalui sinergitas, konsolidasi berupa kesepakatan bersama (konsensus) antarstakeholder, dan capacity building kelembagaan”.
Dosen Universitas Ngurah Rai ini berharap semua pihak dapat memberikan perannya masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab bersama membangun demokrasi di Kabupaten Badung melalui Pemilu yang bermartabat dan berintegritas.