Ilustrasi
Balinetizen.com, Jakarta
Harian Kompas, dalam Tajuk Rencana 22 Mei 2025 bertema Bom Waktu Ojek Daring, mengulas: besarnya jumlah tenaga kerja di industri ini, 4,7 juta jiwa, pendapatan terbatas yang menekan kemampuan daya beli mereka.
Pada sisi yang lain, menurut Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan, karena ketatnya persaingan perusahaan aplikasi tidak mungkin menaikkan harga, kenaikan harga bisa mengancam perusahaan dengan risiko gulung tikar.
“Melakukan merger di antara perusahaan aplikasi, untuk mengatur harga, bisa menimbulkan implikasi penolakan publik, karena tercipta struktur pasar monopoli yang mampu mendikte harga,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, tingginya angka pengojek daring, puncak gunung es dari problem serius dari ekonomi politik ketenaga kerjaan dalam 10 tahun terakhir, akibat dari:
1.Politik pembangunan yang tidak pro kesempatan kerja dalam 10 tahun terakhir. Proyek infrastruktur yang boros, diperkirakan 20 persen lebih boros dari pemerintahan SBY, kalau menyimak angka ICOR (Incremenral Capital Out Ratio). Angka korupsinya gede, jika menyimak laporan PPATK, proyek PSN tahun 2023 senilai Rp.500 T, 36,67 persen diduga dikorupsi.
2.Investasi yang padat modal, bukan pro kesempatan kerja produktif, dalam industri tambang: tembaga, Nikel, dan cendrung “memanjakan” tenaga asing.
3.Iklim investasi yang buruk, ketidakpastian hukum, birokrasikasi yang korup, premanisme dalam kegiatan investasi di lapangan. Akibatnya kegiatan investasi tertahan, batal dab bahkan kabur. Konsekuensinya pertumbuhan ekonomi tertekan, kesempatan menjadi sempit, akhirnya pengangguran meraja lela.
4.Angka pengangguran terbuka, terselubung tinggi, angkatan kerja sektor in formal sekitar 60 persen dari total angkatan kerja, dengan produktivitas rendah, pendapatan kecil, tanpa jaminan sosial. Mudah menjadi pemicu ketegangan sosial dan bahkan kekerasan sosial.
5.Kebijakan pembangunan sarat ironi, Menteri Negara Ketua Bappenas mengatakan, proyek MBG lebih penting dari proyek pembangunan untuk penciptaan kesempatan kerja.
Dikatakan, kebijakan yang blunder, dimana-mana pemerintahan di seluruh dunia memberikan prioritas tinggi dalam penciptaan kesempatan kerja, pembangunan yang seimbang -balanced growth-, di mana program kesempatan kerja punya prioritas tinggi, bersamaan dengan program peningkatan kesejahteraan sosial lainnya.
Menurutnya, sebanyak 4,7 juta tenaga pengojek Daring, yang tertekan pendapatannya, kritik satire “Kabur aja dulu ah”, merupakan puncak gunung es dari politik pembangunan yang tidak pro kesempatan kerja.
“Apalagi pendekatan pembangunan yang dilakukan selama ini yang kurang manusia – in human development approach-,” kata Jro Gde Sudibya.
Jurnalis Nyoman Sutiawan