Balinetizen.com, Denpasar
Harga beras terus membubung tinggi, dari harga stabil sekitar Rp.12 ribu per kg tiga bulan lalu, dalam tiga bulan terakhir naik mencapai Rp.17 ribu per kg di pasar eceran di beberapa tempat di Bali. Kenaikan mencapai 40 persen dalam tiga bulan terakhir.
Hal itu dikatakan I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan, Selasa 5 Maret 2024, menanggapi proses pemilu 2024.
Harian Kompas, dalam liputannya Senin, 4 Maret 2024 melaporkan di beberapa tempat di Jawa, di wilayah produksi beras, petani padi, harus antre beras murah, karena stok beras untuk keperluan mereka telah habis.
Dikatakan, ini merupakan ironi, petani padi harus antrean beras, karena stok pangan mereka telah habis.
Kompas melaporkan,cukup banyak petani, setelah antrean cukup lama, tidak memperoleh jatah, akibat stok distributor yang juga terbatas. Ironis di negeri agraris.
Menurut Sudibya, fenomena di atas, puncak gunung es dari perpolitikan beras yang tidak beres, akibat dari, menyebut beberapa faktor yaitu bansos berbentuk 10 kg beras ke sekitar 22 juta keluarga sasaran, yang menjadi prioritas Presiden sebelum pencoblosan Pilpres 14 Februari 2024.
Dikatakan, agaknya kurang diperhitungkan dampaknya terhadap pasokan beras secara nasional, trend kenaikan harganya, kemungkinan kelangkaan dan dampaknya terhadap hajat hidup masyarakat miskin.
“Dalam pribahasa Bali, keputusan “gangsar tindak kurang daya”, cenderung “kedroponan”,” katanya.
Lanjutnya, hambatan yang umum dialami terutama petani gurem: pasokan air yang terbatas, kelangkaan pupuk, mahalnya sewa traktor dan hambatan struktural lainnya, tidak ditangani secara serius oleh pemerintah.
Dikatakan, semuanya ini berujung ke penurunan produktivitas tanaman pangan.
Menurutnya, NTP (Nilai Tukar Petani) secara rata-rata selama 14 tahun terakhir (2010 – 2014),Kompas, 4/3, hanya sebesar 102,38, yang secara statistik berarti margin/keuntungan petani hanya sekitar 2,38 persen, yang berarti angka ini lebih rendah dari angka inflasi nasional.
Dikatakan, ini berarti standar kehidupan petani terus mengalami penggerusan, standard of living nya turun. Untuk mempertahankan kualitas kehidupan, sebagian waktu petani dipergunakan untuk bekerja di luar sektor non pertanian.
“Rendahnya NTP, merupakan indikator lain dari politik perberasan yang tidak lagi beres dalam perspektif berkeadilan bagi petani tanaman pangan,” kata I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan. (Adi Putra)