Balinetizen.com, Denpasar
Masyarakat Serangan kembali mengeluhkan keberadaan jaring pembatas laut di kawasan Bali Turtle Island Development (BTID). Pembatas ini dinilai membatasi akses warga ke perairan Serangan, kecuali bagi nelayan yang telah mendapatkan izin khusus dengan menggunakan rompi dari BTID.
Salah satu warga Serangan, Nyoman Kemu Antara, mengungkapkan bahwa saat ini masyarakat umum, termasuk warga lokal yang bukan nelayan, tidak dapat memasuki kawasan tersebut. Padahal, mereka berharap dapat tetap mengakses laut untuk bermain atau mencari ikan.
“Sekarang masyarakat umum, termasuk warga Serangan, belum bisa masuk ke kawasan ini. Walaupun kami bukan nelayan, kami berharap sewaktu-waktu bisa masuk ke laut untuk bermain atau mencari ikan. Namun, sejauh ini hanya nelayan yang memiliki izin khusus yang diperbolehkan,” ungkap Nyoman pada Kamis (30/1/2025).
Nyoman menambahkan bahwa pembatasan akses ke laut ini sudah berlangsung cukup lama. Bersama warga Serangan lainnya, ia kerap memperjuangkan agar batas laut tersebut dihilangkan. Bahkan, berbagai upaya telah dilakukan dengan mengadukan hal ini kepada wakil rakyat. Namun, hingga kini belum ada solusi konkret yang diberikan.
“Pembatasan laut itu diklaim oleh BTID. Kami tidak bisa melewati pembatas itu, seolah-olah ada pagar yang menghalangi. Jukung pun tidak bisa melintas. Di sebelah timur, masuk ke Lagun, juga ada batasannya,” jelasnya.
Meskipun BTID berdalih bahwa pembatasan ini dilakukan demi ketertiban dan keamanan, Nyoman menilai bahwa alasan tersebut seharusnya bisa diantisipasi dengan solusi lain yang tidak membatasi akses masyarakat.
“Kalau memang demi keamanan, pihak BTID bisa melakukan antisipasi tanpa harus membatasi akses masyarakat. Jangan jadikan keamanan sebagai alasan utama untuk menutup akses laut bagi masyarakat umum,” tutupnya.
Keluhan ini kembali mencuat seiring dengan harapan warga Serangan agar akses ke laut dapat dibuka secara lebih adil dan tidak hanya terbatas pada kelompok tertentu. Warga berharap adanya solusi yang lebih inklusif dari pihak berwenang dan pemangku kebijakan terkait. (Ist)