Ilustrasi
Balinetizen.com, Jakarta
Aliansi Ekonom Indonesia yang terdiri dari 383 ekonom, 282 pengamat ekonomi termasuk Diaspora Indonesia berpendapat Indonesia memasuki Darurat Ekonomi.
“Salah satu faktor Indonesia memasuki Darurat Ekonomi adalah alokasi APBN yang tidak pro program peningkatan kesejahteraan rakyat, cendrung diboroskan ke proyek populis yang dampak ekonomi dan kesempatan kerjanya tidak terlalu jelas,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Kamis 2 Agustus 2025.
Dikatakan, faktor lainnya ekonomi dengan pungutan liar tinggi pada semua lapisan usaha, UMKM, Menengah dan Besar.
“High cost economy” yang menyumbat kemudahan berusaha, gerak investasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif dan penciptaan kesempatan kerja produktif,” kata Jro Gde Sudibya.
Menurutnya, posisi tawar pengusaha lemah terhadap kekuasaan, membuat risiko ekonomi bisnis tinggi dan bahkan terancam kerugian.
Selanjutnya, kata Jro Gde, kegiatan wirausaha menjadi tidak menarik, risiko tinggi dengan keuntungan tidak pasti.
Dikatakan, mereka melihat, lebih mudah untuk memperoleh uang dengan gampang, dengan risiko lebih rendah dengan pengakuan publik lebih tinggi, jika menjadi politisi dan atau broker politik kekuasaan.
Faktor lainnya, terjadi resentralisasi fiscal, dana transfer daerah tahun 2026 berkurang 24,7 persen, setara dengan Rp.210 T, menekan fiscal daerah, menekan pertumbuhan ekonomi di banyak daerah.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi semakin tumpang, dengan pertumbuhan ekonomi yang sama, pertumbuhan upah riil justru menurun, ini berarti ketimpangan pendapatan semakin melebar.
Dikatakan, terjadi ironi-kontradiksi, stok dana dalam sistem perbankan melimpah, sekitar Rp.2,304 T tetapi pertumbuhan kredit sangat lambat, karena: iklim investasi tidak menarik, korupsi tinggi, sebagian besar kesempatan usaha dikuasai belasan oligarki yang bisa mengendalikan kebijakan publik.
“Darurat Ekonomi ini terjadi kondisi bak kata pepatah: “ayam mati di lambung padi”, dana perbankan melimpah, pada waktu bersamaan samudra kemiskinan juga membludak,” katanya.
Menurut Jro Gde Sudibya, paket kebijakan dari Kabinet Merah Putih, tidak memberi solusi optimal: menata ulang politik fiscal yang pro pertumbuhan ekonomi inklusif untuk mendorong kesempatan kerja.
Darurat ekonomi Indonesia ini, lanjut Jro Gde Sudibya bahwa dana besar BUMN ribuan triliun rupiah dikelola oleh Danantara, semenjak awal “cacat” konstitusi, tidak transparan, akuntabilitas publiknya dipertanyakan.
Menurutnya, memudarnya semangat kewirausahaan -enterpreneurship spirit- di kalangan anak muda, karena tidak adanya fairness dalam kegiatan bisnis, bekerjanya kekuatan Orang Dalam (Ordal), hasil KKN, menyebabkan iklim berusaha memburuk, banyak orang rebutan menjadi politisi dan atau pekerjaan broker politik kekuasaan, yang sebetulnya boros secara ekonomi karena tidak produktif, dan menjadi beban bagi perekonomian.
“Sebuah ironi, mereka yang menjadi beban perekonomian, beban derita rakyat, disanjung dan dipuja-puji di sana sini. Gambaran dari sebuah peradaban yang merosot dengan biaya sosial ekonomi yang sangat besar,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi.
Jurnalis Nyoman Sutiawan