Balinetizen.com, Denpasar
Menteri Desa (Mendes) janganlah bermimpi 80 ribu Kopdes mampu menggantikan peran usaha eceran berjaringan yang begitu sangat kuat sampai merambah ke desa desa.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Minggu 22 Februari 2026.
Menurut Jro Gede Sudibya, Mendes bersama Menkop fokus saja dalam pendirian 80 ribu Kopdes yang akan menyerap dana negara sangat besar.
Sebut saja dana Desa Rp.60 T, 58 persen akan dipergunakan untuk dana pendirian kopdes. Di samping dana modal kerja Rp.400 T dari bank pemerintah Himbara sebagai kredit modal kerja.
Menurutnya, dana ini sangat besar, sedangkan dalam sejarah koperasi di negeri ini, koperasi yang pendiriannya diatur dari atas top-down punya risiko tinggi untuk gagal.
Dikatakan, program cetak biru Kopdes belum ada, ada indikasi target politik yang hendak dicapai yang membuat resiko kegagalan kopdes menjadi sangat tinggi.
“Sementara APBN sangat “cekak” tahun ini, mesti bayar hutang Rp.800 T, pinjaman hutang baru mendekati angka Rp.800 T. Pembiayaan APBN dengan kecenderungan “tutup lubang gali lubang”,” katanya.
Dikatakan, ambisi kopdes untuk menggantikan peran toko berjaringan boleh-boleh saja, tetapi dengan kemampuan kopdes yang belum jelas dengan risiko finansial tinggi, menjadi sebatas “omon-omon dan sekadar “janji sorga”.
“Semestinya memberikan statement seturut dengan etika publik. Kepastian usaha eceran mesti di jaga. Kepentingan masyarakat konsumen untuk memperoleh harga bersaing, pelayanan berkelanjutan dengan produk berkualitas harus diperhatikan,” katanya.
Dikatakan, sebagai pejabat publik setingkat menteri semestinya paham, apa yang patut dan tidak patut diucapkan.
Menurutnya, iklim usaha dan investasi yang harus dijaga, sekadar contoh naiknya emas 50 persen tahun lalu, merupakan indikasi para pelaku usaha termasuk UMKM menahan investasinya karena persepsi mereka aturan main berbisnis dan investasi belum meyakinkan mereka.
Jurnalis Nyoman Sutiawan