Balinetizen.com, Denpasar –
Sejumlah tantangan yang dihadapi pemimpin Bali dalam menjaga warisan leluhur Bali. Upaya untuk mendwon grade budaya dan adat Bali akan selalu ada. Apalagi generasi muda Bali tidak dibekali pengetahuan dan praktik di dalam menjaga ada istiadat Bali, maka budaya Bali akan punah. Apalagi, kita punya sikap mental parekan. Memarek dengan pusat.
Hal itu dikatakan pengamat sosial dan budaya Jro Gde Sudibya, Senin 9 Maret 2026 di Denpasar.
Menurutnya, merubah sikap mental “parekan” dalam relasi dengan penguasa politik riil Jakarta, baca para pemimpin partai yang secara de facto menguasai kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sikap mental “parekan”sekadar “mecik manggis”, hanya menghasilkan proyek belas kasihan dari perspektif kepentingan Jakarta dan “inner circle”nya.
Dikatakan, dudah menjadi pengetahuan publik, perjuangan untuk Bali di forum nasional, ditandai oleh kelemahan serius dan sistematik dari tunanya komunikasi, komitment antara Gubernur, DPR dan DPD Bali. Kelemahan sistemik bisa karena ego, bisa juga karena tidak adanya “peta jalan” bersama untuk “nindihin” Bali di “rimba raya” politik Jakarta.
Menurut Jro Gde Sudibya, kita selalu menggunakan kartu truf, sebut saja Taji sebagai daerah penghasil devisa besar dari industri pariwisata. Tetapi tidak pernah disajikan data secara cermat, pendapatan negara dari industri pariwisata yang berupa pajak pusat, daerah dan pungutan lainnya dibandingkan dana transfer daerah untuk Bali.
“Untuk bisa membuktikan secara data, fakta, bahwa apa benar Bali selama ini “dieksploitasi”. Tanpa data ini, tuntutan politik hanya sebatas “lips service” untuk pencitraan sebagai instrument kampanye pemilu/pikada,” katanya.
Tantanga lainnya menurut Jro Gde Sudibya, adalah cara berpikir (mind set) tuan-puan penguasa yang harus diubah, transfer dana dari pusat yang merupakan hak daerah untuk menerimanya sesuai aturan hukum yang berlaku, jangan “dikangkangi” sebagai prestasi orang per orang, sehingga mudah tergelincir menjadi proyek kebangaan personal plus dugaan “ngalih susuk”.
” Jangan ditanya dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat dengan tolok ukur sebut saja indikator kesejahteraan sosial – social welfare indicators- ukuran baku dalam manajemen pembangunan,” kata Jro Gde Sudibya.
Jurnalis Nyoman Sutiawan