Ilustrasi
Balinetizen.com, Jakarta
Nilai Rupiah Terus Meluncur Turun ke Rp.18,000, Ada Apa dengan Kebijakan Ekonomi Pemerintah? Hal itu dikatakan
Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Sabtu 30 Mei 2026.
Dikatakan, Ekspresi dari kegagalan pemerintah dalam meyakinkan pelaku pasar uang, modal, sektor riil dari dalam dan luar negeri.
Menurut Jro Gde Sudibya, menurunnya kepercayaan pelaku pasar ini, karena: pengelolaan APBN boros dan tidak tepat sasaran, krisis kepercayaan terhadap Bursa Efek Jakarta yang tidak tertangani.
Dikatakan, peringatan dari beberapa lembaga internasional pemeringkat utang yang menempatkan Indonesia sebagai wilayah investasi negatif tidak direspons secara memadai oleh pemerintah dan bahkan dianggap “angin lalu”.
” Persepsi pelaku pasar terhadap intervensi ke BI yang mempengaruhi independensinya. Pengaruh lainnya, penggantian Deputy Gubernur BI yang kesannya dipaksakan, yang merupakan keponakan dari Presiden Prabowo,” kata dia.
Menurut Jro Gde Sudibya, Negara-negara Eropa cukup lama menolak produksi sawit Indonesia karena dinilai merusak lingkungan. Dengan bencana ekologi di Sumatera dan juga meluasnya pemutaran film dokumenter “Pesta Babi, Kolonialisme di Papua, seakan-akan membenarkan tuduhan negara-negara Eropa tentang produk sawit yang merusak lingkungan.
Dikatakan, Citra yang bisa menurunkan “pamor” CPO untuk pasaran Eropa dan juga negara-negara lainnya. Ketidak-pastian baru terhadap kebijakan ekonomi Indonesia, dengan rencana monopoli ekspor sawit, batu bara dan logam jenis tertentu oleh Danantara yang persiapannya terburu-buru, membuat kepercayaan terhadap nilai Rupiah terus meluncur ke bawah.
“Risiko ekonomi di atas bisa memicu risiko politik, tetapi respons dari Kabinet Merah Putih tidak melihatnya sebagai signal berbahaya, sehingga kebijakannya seakan-akan tidak terjadi apa-apa, “busines as usual”,” katanya.
Masukan dari Kabar Dagang China yang mengirim surat langsung ke Presiden Prabowo yang mengemukakan tidak ada kepastian investasi di Indonesia yang membuat investor China mulai ragu menanamkan modalnya, tidak direspons pemerintah.
Bahkan “dibalas” dengan terbitnya keputusan monopoli ekspor komoditas alam yang merugikan kepentingan investasi China di sektor pertambangan dengan bahan dasar Nikel.
Menurut Jro Gde Sudibya, Koreksi kebijakan terhadap keputusan masa lalu mesti dilakukan, tetapi perlu perencanaan matang, dengan program terukur dan dikomunikasikan secara cukup ke pengusaha nasional dan global.
“Sehingga keputusan baru yang direncanakan secara terburu-buru, membuat ketidak-pastian kepastian investasi menjadi semakin tinggi,” katanya.
Jurnalis Nyoman Sutiawan