Balinetizen.com, Denpasar
Sebuah lembaga yang melakukan analisis isi (content analysis) terhadap percakapan di medsos berbarengan dengan wacana Reformasi Jilid Dua yang berlangsung Jumat 12 Juni 2029 di Jakarta.
Jro Gde Sudibya, ekonom, aktivis mahasiswa UI Dasa Warsa 70’an mengatakan, ditemukan 6 isu yang menjadi perhatian netizen: nilai Rupiah yang terus merosot melewati Rp.18,000 per 1 dolar AS, IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) di Bursa Efek Jakarta yang dalam beberapa bulan terakhir terus merosot
Begitu juga, modal asing (capital out flow) beberapa puluh triliun rupiah meninggalkan Indonesia, skandal korupsi dalam proyek MBG, kembalinya Dwi Fungsi ABRI dan PHK yang terus menaik.
Diberitakan oleh lembaga ini, ada perasaan marah dan takut dari netizen terhadap isu ini. Marah, karena kekecewaan terhadap kinerja pemerintah, takut, jika keadaan ekonomi politik semakin memburuk sehingga kehidupan netizen semakin sulit.
Dikatakan, nilai Rupiah terus merosot, melewati angka Rp.18,000 per 1 dolar AS, membuat netizen semakin khawatir akan terjadinya inflasi lebih tinggi, di tengah daya beli masyarakat yang sedang tertekan.
Menurut Jro Gde Sudibya, merosotnya IHSG di Bursa Efek Jakarta, menggambarkan Otoritas Bursa tidak mampu menyelesaikan krisis yang berlangsung di BEJ, sehingga pelaku pasar uang dan modal terutama pihak asing semakin meninggalkan BEJ, melahirkan kerugian bagi mereka yang bermain di BEJ semakin besar.
“IHSG di BEJ terjadi anomali, terus turun, sedangkan indeks pada sejumlah Bursa di Asia cendrung stabil,” katanya.
Dikatakan, Pelaku pasar uang pembeli obligasi pemerintah dari lembaga asing dalam 5 bulan terakhir meninggalkan Indonesia dalam hitungan puluhan triliun rupiah, menggambarkan mereka semakin tidak percaya pada pasar uang Indonesia.
“Kondisi yang membuat pasar uang finansial lesu dan kemudian berdampak pada minat investasi di sektor riil,” kata Jro Gde Sudibya.
Menurut Jro Gde Sudibya, kasus korupsi dalam proyek MBG, membuat publik semakin tidak percaya kepada otoritas publik pengelola keuangan negara. Publik marah.
Dikatakan, kembalinya Dwi Fungsi TNI dan Polri, dengan revisi UU TNI dan Polri, gambaran dari reformasi diingkari, sekaligus kemunduran dalam demokrasi, democratic set back.
Menurutnya, beberapa fakta dari kembalinya Dwi Fungsi TNI, menyebut beberapa: penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andre Yunus, perluasan teritorial TNI, penempatan TNI aktif untuk jabatan sipil tanpa pensiun dini, pelibatan dalam proyek MBG yang sarat kontroversi, keterlibatan dalam program ambisius ketahanan pangan di tanah Papua yang direkam dalam film Dokumenter “Pesta Babi, Kolonialisme Baru di Tanah Papua”, pendirian 80 ribu Kopdes Merah Putih.
“Dwi Fungsi Polri, menyebut beberapa, fenomena politik Parcok dalam Pilpres dan Pilkada terutama di Jawa Tengah, keterlibatan dalam proyek MBG, penanganan keras dalam demo mahasiswa akhir Agustus 2025,” kata Jro Gde Sudibya.
Menurutnya, meningkatnya PHK terutama di industri manufaktur, gambaran dari pemerintah gagal melindungi industri dalam negeri, akibat dari membanjirnya produk impor. Kebijakan industri dan perdagangan yang semakin tidak jelas, serta lemahnya pengawasan oleh Bea Cukai.
“Enam isu yang menjadi konsen netizen, mengikuti wacana Reformasi Jilid Dua.
Apakah sejarah akan kembali terulang, karena jalannya sejarah tidak liter tetapi memutar, waktu yang akan mencatatnya,” katanya.
Jurnalis Nyoman Sutiawan