Balinetizen.com, Buleleng
Momentum pengambil alihan anggaran PPPK oleh pemerintah pusat harus dimanfaatkan untuk menaikan UMR yang tadinya Rp 3,2 juta menjadi Rp 5,2 juta atau lebih untuk PPPK. Demikian ditegaskan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bali, Ida Gede Komang (IGK) Kresna Budi kepada media ini saat dikonfirmasi di Singaraja, pada Senin (5/10/2026).
Terhadap dugaan lambannya langkah pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan ekonomi dan pariwisata di Bali. Dan juga terhadap tuntutan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) sektor pariwisata, IGK Kresna Budi yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Buleleng ini menegaskan bahwa akar masalahnya bukan pada enggannya pengusaha membayar gaji tinggi, melainkan ketidak mampuan pemerintah dalam menciptakan dukungan iklim industri.
“Saya memandang, menaikkan UMR sektor pariwisata itu sebenarnya hal yang sangat mudah. Dan saya selaku anggota legislatif bahkan ingin pendapatan buruh naik dua kali lipat. Hal ini jangan hanya wacana saja, dibutuhkan langkah yang konkrit” ucapnya menegaskan.
Iapun melontarkan
kritik kontradiksi. Dalam hal ini muncul kebijakan yang meminta UMR Naik, namun pembangunan bandar udara bali utara ditolak. Hal ini terkesan sikap pemerintah yang dinilai tidak konsisten. Artinya disatu sisi menuntut pengusaha menaikkan UMR, namun di sisi lain kesannya membiarkan kendala infrastruktur yang menghambat masuknya wisatawan.
“Tingkat gaji karyawan berbanding lurus dengan tingkat keterisian (okupansi) hotel. Jadi tiidak ada pengusaha yang bercita-cita memberi gaji murah kepada karyawannya. Kata kuncinya ada di pendapatan pengusaha. Kalau mau UMR naik, ya genjot kunjungan wisatawan dari 7 juta menjadi 15 juta perorang. Jangan sampai pinginnya tingkatkan UMR, namun proyek Bandara Bali Utara malah ditolak. Kan lucu dan kontradiktif!” ujarnya.
Menurut Kresna Budi, keterbatasan jumlah wisatawan akibat kelambatan infrastruktur telah memaksa pengusaha menjual kamar hotel dengan harga murah demi bertahan hidup. Jika Bandara Bali Utara segera direalisasikan, niscaya okupansi hotel melonjak hingga 100 persen serta otomatis mendongkrak pendapatan dan kesejahteraan pekerja tanpa harus berlarut-larut dalam polemik.
“Kami mendorong pemerintah buka akses Buleleng dan sektor penunjang. Dan juga mendorong percepatan Pembangunan Bandara Bali Utara. Jadi kami menuntut pemerintah segera mengeksekusi pembangunan jalan tol serta moda transportasi modern seperti kereta cepat (Whoosh) guna mengurai ketimpangan dan kemacetan yang merata dari Bali Selatan ke Bali Utara,” tegasnya.
“Pemerintah agar mengoptimalkan Pelabuhan Celukan Bawang sebagai jalur utama logistik barang dari Jawa ke Bali, sekaligus menyiapkan Bali sebagai pemasok kebutuhan pangan bagi Ibu Kota Nusantara (IKN),” jelas Kresna Budi.
Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran ke program riil, seperti bantuan ternak sapi, kambing, dan babi bagi masyarakat. Sektor pertanian dan peternakan harus disuntik mati-matian agar bisa mengimbangi pariwisata.
“Pemerintah harus kerja cepat, jangan biarkan rakyat terus menunggu!” pungkasnya.
Sementara itu ungkapan yang berbeda dilontarkan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali, Gede Harja Astawa. Menurut dia, pihaknya mendukung kenaikan UMR maupun PPPK. Namun perlu dipikirkan dampaknya terhadap kenaikan 9 pokok makanan. Begitu juga terhadap keberadaan para pengusaha yang kesulitan mengimbangi untuk menaikan UMR.
“Dampaknya akan terjadi PHK dan malahan para pengusaha bisa pindah kedaerah lain,” tandasnya. GS

