Ilustrasi
Balinetizen.com, Denpasar
Ada Kegugupan Jokowi dan juga Prabowo dalam Pengaturan Anggaran Pertahanan di Menjelang Pilpres 14 Februari 2024.
Hal itu dikatakan I Gde Sudibya, ekonom, pengamat kebijakan publik, Rabu 6 Desember 2023, menanggapi pengaturan anggaran pertahanan.
Dikatakan, rencana tambahan anggaran Kemenham puluhan triliun rupiah, diumumkan di akhir November 2023, pada saat Prabowo telah menjadi Capres berdampingan dengan putra pertama Presiden Gibran, tanpa mekanisme pembahasan dengan DPR, dengan masa jabatan Presiden tinggal 11 bulan.
Menurutnya, publik mendapat kesan kuat, ada konflik kepentingan -conflic of interest- dalam tambahan anggaran Kemenham ini.
“Publik bertanya, apakah tambahan anggaran ini, bagian dari anggaran senilai jumbo Rp.1.860 T, yang pendanaannya dari pemerintah Qatar, dengan ekspor kredit yang akan dilunasi selama 25 tahun. Banyak diulas oleh pengamat militer dan pertahanan Connie Bakrie dalam beberapa podcast,” katanya.
Menurut Gde Sudibya, Prabowo dan juga Jokowi semestinya menjelaskan ke publik tentang dana ini, yang akan membebani APBN dengan rentang waktu 25 tahun ke depan.
Pengamat militer paham, pembelian Alutsista, sebut saja “defense and security system”dalam bentuk perangkat lunak dan keras, perlu persiapan waktu panjang: penyediaan fasilitas, pelatihan SDM, “maintenance and support system”, program transfer teknologi yang memerlukan waktu beberapa tahun.
“Pengamat militer sering berseloroh, pembelian alutsista tidak sama dengan beli pisang goreng,” katanya.
Menurutnya, publik memperoleh kesan Jokowi “memanjakan” “mantan musuh bebuyutannya” dalam dua kali Pilpres, dengan memberikan dana Rp.108 T untuk proyek “food estate” bagi Kemenhan yang sarat kontroversi tersebut., dan oleh sejumlah pengamat dinilai sebagai proyek gagal.
Dikatakan, dalam masyarakat dengan kepercayaan rendah (social distrust) terhadap elite, terlebih-lebih pasca “drama pembajakan” MK dalam keputusan MK no.90, menjadi pantas jika publik berpendapat jika Jokowi dan Prabowo menjadi gugup dalam merespons dinamika politik di menjelang Pilpres 14 Februari 2024.
“Kegugupan yang pantas diantisipasi oleh gerakan masyarakat sipil pencinta demokrasi, karena beliau adalah Presiden dan Menteri Pertahanan. Presiden, putranya maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo, sedangkan Prabowo sendiri adalah capres dengan nomor urut 2. Peristiwa politik yang tidak pernah terjadi di republik ini, pasca Indonesia merdeka,” kata I Gde Sudibya, ekonom, pengamat kebijakan publik. (Adi Putra)