Ilustrasi
Balinetizen.com, Denpasar
“Moment of Truth” momentum untuk mengungkapkan kebenaran bagi PDI Perjuangan dengan sejumlah alasan, pertama, memberikan “hukuman” yang setimpal bagi kadarnya “mbalelo”, melanggar disiplin, kesetiaan, etika dan indukasi melanggar hukum.
Hal itu dikatakan I Gde Sudibya, pengamat politik, anggota Badan Pekerja MPR RI 1999 – 2004, Kamis 7 Maret 2024.
Dikatakan, pemberian “hukuman” ini menjadi penting, untuk memberikan addres tidak saja ke kalangan PDI Perjuangan, tetapi kepada anak-anak bangsa ini, akan arti penting: kesetiaan,disiplin organisasi, etika dan dihormatinya hukum.
Menurutnya, sebagai partai yang lahir dari “rahim” Perjuangan, PNI tahun 1927 oleh Soekarno, sebagai instrumen kelembagaan Perjuangan untuk kemerdekaan bangsa dari penjajahan, dan mencapai cita-cita perjuangan, dengan menyimak ucapan Soekarno yang terkenal: “kemerdekaan politik adalah jembatan emas untuk mencapai cita-cita kemerdekaan”.
“Dan ucapan Presiden Soekarno yang terkenal di hadapan delegasi mahasiswa di Istana Negara bulan Juli 1956, penjajahan oleh bangsa sendiri tidak kalah rumit dibandingkan penjajahan oleh bangsa asing,” katanya.
Dari latar belakang kesejarahan ini, lanjutnya, based on historical roots, semestinya PDI Perjuangan tidak perlu ragu dalam pengambilan keputusan hak angket.
Dikatakan, dalam sejarah kontemporer PDI Perjuangan semenjak 51 tahun lalu, partai kebangsaan ini telah merasakan pahit getirnya berhadapan dengan otoritarianisme Orde Baru.
“Yang mencapai puncaknya dalam perebutan paksa kantor PDI Perjuangan oleh penguasa 27 Juli 1997, sudah semestinya partai ini, terlebih-lebih Ketua Umumnya berada pada garda terdepan untuk melawan salah guna kekuasaan yang bisa membuat demokrasi mengalami kemunduran, “democratic set back”, menuju otoritarianisme dan bahkan dalam bayang-bayang totalitarianisme,” kata I Gde Sudibya, pengamat politik, anggota Badan Pekerja MPR RI 1999 – 2004. (Adi Putra)