Oleh: Herru Prasetyo
Pernyataan Prabowo Subianto kembali memantik perdebatan publik. Ucapan soal menguatnya dolar AS terhadap rupiah yang dikaitkan dengan anggapan bahwa “rakyat desa tidak memakai dolar” menimbulkan gelombang kritik, terutama di media sosial. Bukan semata karena isi pernyataannya, tetapi karena publik menilai ada jarak antara narasi elite dengan realitas ekonomi yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
Setiap kali muncul pernyataan kontroversial dari pemimpin, respons publik hampir selalu terbagi dua: ada yang mengkritik kebijakannya, ada pula yang kemudian mengarahkan sorotan kepada para pemilihnya. Dalam konteks ini, sebagian warganet bahkan menilai para pemilih pada Pemilihan Presiden Indonesia 2024 ikut harus “bertanggung jawab” atas berbagai kebijakan yang menuai polemik, termasuk program-program pemerintah seperti makan bergizi gratis.
Di titik inilah menarik membedakan antara *salah* dan *kesalahan*. Pemilih, khususnya dari kalangan masyarakat bawah, pada dasarnya menggunakan hak pilih dengan harapan sederhana: kehidupan yang lebih baik, ekonomi yang lebih stabil, dan janji kesejahteraan yang benar-benar terasa. Sebagian besar dari mereka tidak mengenal langsung calon yang dipilih. Mereka hanya melihat sosok di layar televisi, media sosial, atau baliho, lalu dalam hitungan bulan menentukan pilihan.
Jika kemudian kenyataan tidak sesuai harapan, apakah itu salah memilih? Bisa jadi. Namun, harapan itu sendiri tidak salah. Rakyat memilih karena percaya pada janji. Rakyat menaruh harapan karena diyakinkan oleh visi dan program. Ketika realitas justru berbanding terbalik, maka pertanyaan yang muncul bukan semata siapa yang salah memilih, tetapi siapa yang melakukan kesalahan: apakah yang memberi janji, atau yang mengingkari janji?
Dalam sistem demokrasi, memilih memang sering diibaratkan seperti pertaruhan. Tidak ada jaminan mutlak bahwa pilihan akan berakhir sesuai ekspektasi. Bahkan dalam kehidupan pribadi, memilih pasangan hidup pun sering berujung pada kegagalan. Ada perselingkuhan, konflik rumah tangga, hingga perceraian, padahal proses saling mengenal berlangsung bertahun-tahun. Apalagi memilih pemimpin, yang kedekatannya hanya sebatas citra yang dibangun dalam masa kampanye.
Karena itu, terlalu mudah jika seluruh kesalahan dibebankan kepada rakyat sebagai pemilih. Rakyat hanya menggunakan haknya berdasarkan informasi dan janji yang tersedia. Yang patut dinilai lebih besar justru adalah pihak yang setelah terpilih tidak menjalankan amanah sebagaimana yang dijanjikan, serta mereka yang terus mendukung tanpa kritik, meski melihat kebijakan atau pernyataan yang menimbulkan persoalan.
Pada akhirnya, yang salah bukan selalu mereka yang memilih. Yang salah adalah mereka yang berbuat tidak benar, lalu terus dibenarkan oleh orang-orang di sekitarnya. Di sanalah letak perbedaan antara salah dan kesalahan: salah bisa lahir dari harapan, tetapi kesalahan lahir dari tindakan yang sadar dilakukan dan terus dipertahankan.