Balinetizen.com, Denpasar
Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menegaskan komitmennya mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran KUR 2025 wilayah kerja Jawa II (Jawa Timur dan Yogyakarta), Bali, dan Nusa Tenggara yang digelar di Bali.
Rakor ini menjadi penutup rangkaian roadshow nasional setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di Bandung, Padang, Banjarmasin, dan Makassar. Kegiatan dipimpin oleh Wakil Menteri Kementerian UMKM Helvi Moraza, serta dihadiri Deputi Bidang Usaha Mikro Riza Damanik, Deputi Kepala Bidang Akuntan Negara BPKP Iwan Taufiq Purwanto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali Tri Arya Dhyana Kubontubuh.
Sebanyak 15 lembaga keuangan, 3 lembaga penjamin, serta 5 dinas terkait turut hadir dalam rapat koordinasi yang membahas akselerasi penyaluran KUR menjelang akhir tahun 2025.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menyambut baik inisiatif Kementerian UMKM yang menjadikan Bali sebagai titik strategis penguatan penyaluran KUR.
“Bank Indonesia Bali berkomitmen untuk terus memperkuat peran UMKM sebagai driver utama ekonomi daerah melalui pendampingan, fasilitasi pembiayaan, penguatan digitalisasi melalui QRIS, business matching, dan perluasan pasar hingga menembus pasar global,” ujar Erwin.
Pertumbuhan ekonomi Bali tercatat mencapai 5,88% (yoy) pada triwulan III 2025, lebih tinggi dari rata-rata nasional (5,04%). Sektor pariwisata, perdagangan, dan transportasi menjadi pendorong utama. Sementara itu, lebih dari 97% unit usaha di Bali merupakan UMKM, dan mayoritas adalah usaha mikro.
Hingga September 2025, penyaluran KUR di Bali mencapai Rp8,03 triliun, dengan porsi kredit mikro sebesar 40,93% dari total kredit UMKM dan 17,45% dari total kredit perbankan.
“Di tengah perkembangan positif tersebut, UMKM di Bali masih menghadapi tiga tantangan utama, pertama Aspek Kapasitas dan Perilaku (Behavioral Readiness), kedua Aspek Kelembagaan dan Akses Pembiayaan (Institutional Accessibility) dan ketiga Aspek Ekosistem dan Struktur Ekonomi Daerah (Ecosystem Sustainability),” ungkap Erwin.
Karena itu, untuk menjawab tantangan tersebut, pihaknya menyiapkan tiga langkah breakthrough, yakni menumbuhkan usaha mikro yang sehat dan berkelanjutan, menjaga ruang usaha bagi pelaku mikro dan mendorong kewirausahaan yang kuat dan inovatif.
Pendekatan ini dijalankan melalui prinsip 3C: Commitment, Collaboration, dan Communication, yang menguatkan sinergi antara regulator, otoritas, industri, asosiasi, dan pelaku UMKM.
Sementara itu, dalam arahannya, Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menegaskan delapan prioritas kebijakan untuk memperkuat efektivitas KUR, yaitu penyusunan aturan pelaksanaan KUR, pemanfaatan KUR untuk potensi daerah, pariwisata, dan ekonomi kreatif, akselerasi kesiapan dan kapasitas UMKM, penguatan legalitas dan regulasi akses UMKM.
Kolaborasi riset dan inovasi (termasuk sinergi BI dan BRIN), penegasan komitmen dan penyederhanaan prosedur KUR, evaluasi berkelanjutan atas kendala di lapangan dan monitoring capaian penyaluran KUR secara nasional.
Helvi juga memberikan apresiasi kepada BPD Bali yang telah menyalurkan 61% KUR di sektor produksi, sesuai target nasional. Ia menambahkan, 51,34% penerima KUR merupakan perempuan, menandakan penyaluran pembiayaan yang inklusif dan berpihak pada pemberdayaan ekonomi perempuan.
Rakor juga membahas kendala teknis yang dihadapi bank penyalur dan lembaga penjamin, termasuk strategi mempercepat penyaluran di akhir tahun 2025 dan memperkuat target 2026.
“Kami berharap sinergi yang erat memperkuat UMKM sebagai agent of transformation menuju ekonomi Bali bahkan Indonesia yang hijau, inklusif, dan berdaya saing global. Ekonomi Bali yang tumbuh pesat berarti mendatangkan devisa pariwisata bagi ekonomi nasional,” tutur Erwin.(rls)