Cara Cerdas Filipina Merespons Krisis Energi, Langkah Indonesia Ditunggu Publik

0
396
ilustrasi

Balinetizen.com, Jakarta –

 

Pasca penyerbuan AS dan Israel tanggal 28 Februari 2026, dalam hitungan hari Selat Hormuz ditutup Iran, selat yang dilewati kapal tanker memasok 20 persen energi dunia.

Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Rabu 1 April 2926.

Dikatakan, Filipina sangat tergantung kepada pasokan energi ini, tanggal 24 Maret 2026 Presiden Marcos mengumumkan Filipina memasuki darurat energi.

Pencarian pasokan minyak pun di luar Timur Tengah secara gencar dilakukan, diperoleh pasokan minyak dari Rusia 2,4 juta barel yang menjamin stock minyak Filipina aman sampai bulan Juni.

Direncanakan Filipina akan memperoleh pasokan minyak dari China 240 ribu barel Kompas, 31 Maret 2026. Dalam kondisi ini Filipina tidak dibantu oleh mitra utamanya AS, yang menempatkan pangkalan perangnya di Filipina. Justru dibantu China yang merupakan “musuh bebuyutan” China.

Dikatakan, Realitas yang dialami Filipina memberikan pembenaran terhadap ungkapan dalam politik tidak ada teman yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi.

Lalu bagaimana dengan negara Indonesia dalam krisis minyak ini?

Menurut Jro Gde Sudibya, Langkah pemerintah Indonesia merespons krisis energi ditunggu publik.

Dikatakan, Harga minyak mentah di pasaran 112 dolar AS per barel, naik 60 persen dari asumsi harga dalam APBN 2026 70 dolar AS per barel. sehingga kenaikan harga BBM sulit dihindarkan, APBN tidak akan sanggup menanggung beban seluruh subsidi BBM.

Menurutnya, pemerintah Indonesia mengharapkan kapal Tanker Pertamina bisa lolos dari Selat Hormuz, yang memasok 19 persen kebutuhan energi nasional, secara diplomatik sulit dan nyaris mustahil.

” Sehingga alternatifnya mengimpor dari AS, negeri dengan produksi minyak terbesar di dunia 18 juta barel per hari,” katanya.

Baca Juga :  Arus Balik Lebaran, Pol PP Bali Perketat Pemeriksaan di Pos KTP Gilimanuk

Konsekuensinya, lanjut Jro Gde Sudibya diperkirakan perlu tambahan biaya sekitar 20 persen untuk: biaya angkutan, asuransi dan penyesuaian kilang minyak dalam negeri. Sehingga total kenaikan harga BBM dalam negeri diperkirakan 80 persen.

“Tinggal pemerintah menghitung dari kemungkinan kenaikan harga 80 persen, berapa persen yang mampu ditanggung pemerintah,” katanya.

Menurut Jro Gde Sudibya, sebaiknya pemerintah segera mengumumkan kenaikan harga BBM untuk: menghindari spekulasi, memberikan kepastian usaha, kepastian investasi, sehingga para pengusaha mulai menghitung kalkulasi biaya usahanya.

“Meminimalkan terjadinya inflasi psikologi, kenaikan harga karena masyarakat panik menghadapi ketidak-pastian ekonomi,” katanya.

Dikatakan, risiko kelangkaan terjadi dalam pasokan LPG, karena 30 persen tergantung dari pasokan di Timur Tengah, 70 persen dari AS.Stok LPG hanya cukup untuk konsumsi dua minggu, rentan terjadi kelangkaan bagi keperluan rumah tangga dan industri perhotelan.

” Energi pengganti LNG untuk masak tidak ada, jika terjadi kelangkaan mudah memicu kerusuhan,” katanya.

Menurut Jro Gde Sudibya, bahan bakar berupa bensin dan solar yang sangat diperlukan industri tergantung pada pasokan minyak dari kilang di Singapura, kalau terjadi gangguan pasokan dari Singapura, industri dalam negeri bisa mengalami krisis. Tantangan bagi pemerintah untuk memitigasi risiko kelangkaan energi.

Jurnalis Nyoman Sutiawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here