Kasus Dugaan Pelecehan Dan Kekerasan Di Panti Asuhan, Komisi IV DPRD Buleleng Sebut “Kedepankan Perlindungan Anak”

0
191

Balinetizen.com, Buleleng –

 

DPRD Buleleng dalam hal ini Komisi IV menunjukan kepedulianya atas kasus dugaan pelecehan dan kekerasan anak di Panti Asuhan yang ada di Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

Dalam penanganan ini, yang melibatkan pemilik yayasan berinisial JMW, pihak dewan menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan anak, dan penanganan kasus secara profesional serta menyeluruh. Artinya dewan meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional, transparan, dan menuntaskan perkara hingga ke akar-akarnya.

Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Nyoman Sukarmen, saat dikonfirmasi awak media pada Rabu (1/4/2026), menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kecaman keras atas peristiwa tersebut.

“Kasus ini mencoreng nilai-nilai perlindungan anak, terlebih pelaku merupakan sosok yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak-anak di panti asuhan. Dan ini tamparan keras bagi Buleleng. Yangmana peristiwa ini dilakukan oleh sosok yang seharusnya menjadi orang tua bagi anak-anak di panti asuhan,” tegasnya.

Menurut Sukarmen, pengurus panti asuhan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan. Bukan malahan justru menjadi pelaku kekerasan.

“Jadi pentingnya pengetatan proses perizinan pendirian dan operasional panti asuhan,” ucap politisi asal Desa Busungbiu ini menegaskan.

Ia menyebut langkah ini sangat krusial, guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

“Kami menilai, kejadian ini tidak bisa dipandang sebagai tindakan individu semata, melainkan mencerminkan adanya persoalan struktural. Terutama lemahnya pengawasan dan sistem perlindungan anak di tingkat kelembagaan,” ujar Suksrmen.

“Pelaku harus dihukum seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera. Kasus seperti ini tidak boleh di
normalisasikan,” imbuhnya.

Berangkat dari hal tersebut, pihak Komisi IV DPRD Buleleng mendesak sejumlah langkah konkret. Selain meminta aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku, pemerintah daerah bersama instansi terkait juga didorong melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh panti asuhan.

Baca Juga :  Satuan Narkoba Polres Buleleng Teralibesikan Tiga Terduga Pelaku Narkotika

Tak hanya itu, ditekankan pentingnya pemulihan korban secara komprehensif, meliputi pendampingan psikologis, layanan kesehatan, hingga jaminan keberlanjutan pendidikan bagi para korban.

“Hal-hal ini wajib dilakukan, agar ke depan pemerintah benar-benar mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya anak-anak di panti asuhan,” pungkas Sukarmen. GS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here