Balinetizen.com, Jakarta –
Seluruh anggota DPR memang tidak berhempati pasca demo besar di Jakarta akhir Agustus 2025 yang memakan korban 10 jiwa manusia, ribuan orang demonstran ditahan, fasilitas publik terbakar di Jakarta, Surabaya, Makasar dan di sejumlah kota lainnya, menuntut DPR mengurangi tunjangan untuk dirinya dan memperbaiki kinerja untuk kepentingan rakyat.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, pengamat ekonomi politik, 15 Oktober 2025.
Menurut Jro Gde Sudibya, tuntutan rakyat nyaris tak terbalas, di medsos diberitakan, tinjauan reses anggota DPR dinaikkan dari Rp.400 juta per sekali reses, menjadi Rp.702 juta.
“Jika dalam satu tahun DPR mengalami reses sebanyak 5 kali, maka dana reses per tahun setiap anggota DPR Rp.2,5 M.
Gambaran dari DPR yang tidak berempati dengan kepentingan rakyat,” katanya.
Dengan pendapatan per bulan Rp.230 juta menurut Kompas TV, plus dana reses per tahun Rp.3,5 M, dalam APBN 2025-2026 yang super “cekak”, golongan kelas menengah masyarakat yang penghasilannya “tersungkur” karena PHK, rata-rata pendapatan yang rendah, makan tabungan, konsumsi dengan berutang, memberikan penggambaran DPR yang semestinya memperjuangkan hak-hak rakyat meninggalkan kepentingan masyarakat pemilihnya.
Dikatakan, boleh disebutkan bahwa anggota DPR sekarang tak peduli akan keadaan rakyat di bawah, karena perilakunya menjadi politikus yang a historis berbeda dengan jejak keteladanan para pendiri bangsa.
“Bagi para pendiri bangsa, politik adalah jalan pengabdian -political virtue-, keutamaan berpolitik untuk mengabdi negeri. Bukan sekadar “aji mumpung”, memperkaya diri, “berpesta ria” di tengah ketidaktahuan dan kemiskinan massa rakyat,” kata Jro Gde Sudibya, pengamat ekonomi politik.
Jurnalis Nyoman Sutiawan