Ilustrasi
Balinetizen.com, Denpasar
Masyarakat Indonesia pada umumnya masyarakat religius, memegang teguh etika dan moral, mematuhi azas kepatutan, kepantasan dan punya rasa malu. Sangsi: moral, sosial kultural adalah sangsi yang ditakuti, walaupun ada orang-orang mencari pembenaran, dengan menghindari sangsi sosial kultural melalui: kekuasaan, pemilikan harta benda dan simbol-simbol kesementaraan di dunia yang maya ini. Tetapi faktanya, premis kemulyaan kehidupan ini tidak menjadi kenyataan, “jauh panggang dari api”, dalam proses Pemilu yang penuh kekumuhan. Manipulasi dalam aturan konstitusi, pelanggaran etika publik yang banal dan terang benderang, menggunakan hukum sebagai rekayasa politik tuna etika untuk tujuan pelanggengan kekuasaan. Suara “Kenabian” dari kaum cerdik cendikia, yang dinafikan sebatas kalkulasi politik dangkal dan rendahan, dalam kerangka pikir politik menghalalkan semua cara. Diproduksikan KESADARAN PALSU, berbasis kebohongan dan juga pembodohan, dengan “gula-gula” dasa muka bansos, yang merupakan hak warga untuk menerimanya yang dijamin konstitusi.
Dalam produksi kesadaran palsu di atas, faktanya, kehidupan berbangsa ditandai: lingkungan alam yang rusak, korupsi kekuasaan yang sistemik yang membuat korupsi nyaris menjadi “budaya”. Ketidakadilan sosial yang semakin timpang, yang kaya semakin kaya,, yang miskin tetap miskin. Dalam masa kampanye, ada belasan konglomerat yang mengklaim diri telah menguasai 30 persen perekonomian nasional, yang membuat rakyat sakit hati. Dalam realitas etika moral penguasa yang begitu terpuruk, kerusakan lingkungan yang begitu dashyat, kesenjangan sosial ekonomi yang tidak lagi tertahankan -melewati ambang batas kesabaran sosial- warga dalam hitungan hari akan memilih pemimpin.
Kearifan (great wisdom) di bumi Nusantara mengajarkan, agar dalam mengambil keputusan penting kehidupan, diperlukan sikap tenang, “tawadhu”, jernih melihat persoalan dan keadaan, tidak terambang-ambing oleh kegilaan zaman, dengan pikiran jernih serta kebeningan nurani. Keputusan cerdas dan nan arif, untuk penyelamatan demokrasi dan meyakinkan generasi berikut setelah Kita memperoleh jalan yang lebih cerah.
I Gde Sudibya, pengamat politik dan kebijakan publik.