Balinetizen.com, Denpasar –
Sebanyak 10 provinsi di Indonesia yang tergabung dalam Forum Kerjasama Daerah – Mitra Praja Utama (FKD-MPU) menggelar rapat gabungan di Sanur Resort Watujimbar, Sanur, Denpasar Selatan, pada Senin (20/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan daerah menandatangani kerja sama di berbagai sektor strategis, termasuk pariwisata, kebencanaan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan sosial.
Kesepakatan ini akan menjadi acuan rencana aksi konkret selama lima tahun ke depan, sebagai bentuk tindak lanjut nyata dari berbagai perjanjian kerja sama yang telah disepakati sebelumnya.
Tenaga Ahli Utama Sekretariat Bersama FKD-MPU, Halilul Khairi, menjelaskan bahwa forum ini diikuti oleh Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurutnya, rapat gabungan kali ini menitikberatkan pada rencana aksi konkret agar kerja sama antarprovinsi dapat langsung diimplementasikan di lapangan.
“Selama ini sudah ada perjanjian kerja sama, tapi belum diikuti rencana aksi. Maka dalam forum ini, kami mulai menyusun rencana konkret untuk lima tahun ke depan,” jelas Halilul, Senin (20/10/2025).
Setiap provinsi katanya, diminta menyiapkan rencana aksi tahunan dari masing-masing dinas terkait agar pelaksanaan kerja sama lebih terarah dan masuk dalam anggaran daerah.
Dalam rapat kali ini, forum membahas enam agenda utama, yaitu: Ketahanan Pangan, Pariwisata, Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan TPPO, Kebencanaan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Keamanan dan Ketertiban Umum.
Halilul mencontohkan, ketika dilaksanakan temu bisnis antarprovinsi, seluruh daerah akan membawa produk unggulan masing-masing.
“Kalau sebelumnya hanya dua provinsi bisa menghasilkan nilai ekonomi signifikan, bayangkan jika sepuluh provinsi bergabung, tentu dampak ekonominya akan luar biasa,” ujarnya.
Salah satu contoh nyata kerja sama lintas provinsi terjadi saat banjir melanda Bali beberapa waktu lalu.
“Begitu Bali dilanda banjir, kami langsung kumpulkan 10 provinsi untuk membantu. Jawa Timur bahkan mengirimkan mobil penyedot banjir. Inilah bentuk nyata kolaborasi yang ingin kita kembangkan ke depan,” imbuh Halilul.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra, mengapresiasi forum FKD-MPU yang dinilai efektif memperkuat koordinasi lintas provinsi, terutama dalam penanganan sosial dan ekonomi.
“Kerja sama seperti ini sudah terbukti efektif, misalnya dalam pemulangan korban perdagangan orang maupun orang terlantar,” ujar Dewa Mahendra.
Selain bidang sosial, ia juga menyoroti potensi besar kerja sama di sektor pariwisata dan UMKM.
Menurutnya, pola kolaborasi seperti yang dilakukan DKI Jakarta melalui kegiatan promosi produk daerah di Kota Tua dapat menjadi contoh sinergi ekonomi antarprovinsi.
Dalam kesempatan itu, Dewa Mahendra juga menegaskan bahwa Pemprov Bali terus memperkuat kebersihan dan penanganan sampah demi menjaga citra pariwisata.
“Kami sedang menunggu realisasi proyek waste to energy sebagai langkah strategis pengelolaan sampah di kawasan wisata,” ujarnya.
Ia menambahkan, kerja sama di bidang kebencanaan antarprovinsi juga sangat membantu percepatan penanganan bencana di daerah.
Rapat gabungan FKD-MPU di Sanur ini menandai langkah konkret menuju sinergi lintas provinsi yang lebih solid dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan penyusunan rencana aksi lima tahun ke depan, diharapkan kerja sama ini mampu memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan di seluruh wilayah anggota forum.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)