I Wayan Puspa Negara
Balinetizen.com, Badung
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Badung menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna terkait tiga agenda strategis, yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025–2029, perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025.
I Wayan Puspa Negara yang mewakili Fraksi Gerindra menyatakan bahwa pihaknya memahami tantangan berat yang akan dihadapi dalam lima tahun ke depan. Ia menyebutkan bahwa dinamika geopolitik Asia Tenggara, seperti meningkatnya ketegangan antara Thailand dan Kamboja, berpotensi berdampak pada sektor pariwisata Bali, namun Gerindra optimis Pemkab Badung memiliki strategi untuk mengantisipasi hal tersebut.
“Tujuan berbangsa dan bernegara itu ibarat menggapai matahari. Matahari bisa ditutupi awan, tapi angin akan menyingkirkannya,” kutip Puspa Negara dari adagium Tiongkok, menyimbolkan keyakinan terhadap arah pembangunan Badung.
Fraksi Gerindra menyatakan bahwa dokumen RPJMD Semesta Berencana 2025–2029 sudah sangat baik dan komprehensif, serta telah dibahas melalui rapat-rapat pansus bersama Sekda dan OPD terkait. Karena itu, pihaknya mendukung pengesahan RPJMD sebagai dasar strategis pembangunan Badung lima tahun mendatang.
Terkait perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2023, Fraksi Gerindra menyatakan dukungan penuh atas penyesuaian tarif parkir dan retribusi jasa usaha lainnya. Kenaikan tarif parkir misalnya, untuk roda dua dari Rp1.000 menjadi Rp2.000 dan roda empat dari Rp2.000 menjadi Rp3.000, dianggap wajar dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta Permendagri Nomor 35 Tahun 2023.
Gerindra menekankan bahwa penyesuaian ini merupakan mandat dari pemerintah pusat, serta bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi Gerindra juga memberikan apresiasi terhadap penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS 2025 yang menunjukkan tren positif dalam penguatan fiskal. Pendapatan daerah diproyeksikan meningkat sebesar 4,58% menjadi Rp11,16 triliun, dengan belanja daerah dirancang naik 20,82% menjadi Rp12,7 triliun.
Untuk mendukung pembangunan infrastruktur prioritas seperti jalan baru di Kuta Selatan dan Kuta Utara, pemerintah merancang pinjaman daerah sebesar Rp1,4 triliun, yang didukung penuh oleh Fraksi Gerindra.
“Jika tidak segera diambil langkah, maka kemacetan akan menjadi hambatan pembangunan ke depan,” tegas Puspa Negara.
Sebagai bagian dari fungsi kontrol, Fraksi Gerindra memberikan beberapa catatan:
Sinkronisasi Data NPWPD: Gerindra meminta sinkronisasi jumlah izin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), karena terdapat disparitas signifikan antara 40.060 izin usaha dengan hanya 10.467 NPWPD aktif.
Penguatan Pariwisata Berkelanjutan: Pemerintah didorong fokus pada SDM, fasilitas, keamanan, pelayanan, dan branding, sembari menjaga keseimbangan dengan sektor pertanian dan industri kreatif.
Dukungan Penertiban Bangunan Ilegal: Fraksi mendukung langkah Bupati menertibkan bangunan ilegal di Pantai Bingin, dengan catatan pemerintah tetap memperhatikan dampak sosial.
Sinergi Program Pusat dan Daerah: Gerindra mengapresiasi integrasi RPJMD dengan program prioritas nasional Tri Sula Presiden seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan pemeriksaan kesehatan gratis.
Rekayasa Lalu Lintas: Untuk mengatasi kemacetan, pemerintah diminta segera menerapkan rekayasa lalu lintas di wilayah padat seperti Uluwatu, Kerobokan, Canggu, Kuta, dan Legian.
Menutup pandangan umum, Fraksi Partai Gerindra menegaskan dukungannya terhadap seluruh dokumen dan rancangan perda yang dibahas, seraya mengingatkan pemerintah agar menjaga semangat reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, sederhana, efisien, dan produktif.(ids)