Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati saat membuka Pesamuhan Agung PHDI Tahun 2023 di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Jumat (10/11).
Denpasar, (Metrobali.com)-
Dalam konteks politik seperti sekarang ini adalah momentum Nyoman Giri Prasta lebih membumikan Ajaran Soekarno tentang Marhaenisme, Tri Cakti Bung Karno, dan Manipol Usdek. Pemimpin di Bali ke depan seharusnya memiliki jiwa jiwa kerakyatan. Memiliki kejujuran dan keikhlasan serta memiliki rasa keadilan seperti ajaran Bung Karno untuk masa depan Bangsa Indonesia.
“Saat ini kita (kaum marhaenisme) sedang “perang” paling tidak di tiga front: kekuasaan anti demokrasi, fundamentalisme agama, cengkraman kuat oligarki yang melahirkan kebijakan pembangunan yang menghina rasa keadilan, di tengah lautan kemiskinan,” kata Jro Gde Sudibya, anggota MPR RI, Utusan Daerah Bali, anggota MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan 1999 – 2004, Senin 13 November 2023.
Dikatakan, saat sekarang ada 112 juta orang (yang hidup di bawah garis kemiskinan, pengeluaran per orang per hari Rp.32.ribu). Sementara ada segelintir orang memiliki kekayaan sama dengan 100 juta kekayaan rakyat Indinesia.
Semestinya, kata Jro Gde Sudibya, sebagai kader partai nasionalis, anak ideologis Soekarno yang sedang berkuasa, pemimpin Bali ke depan seharusnya menjadi garda terdepan, berjuang mati-matian melalui politik anggaran membumikan sepenuh hati dan pikiran ajaran Bung Karno untuk seluruh kesejahteraan masyarakat.
Dikatakan, pikiran ajaran Bung Karno tentang: Marhaenisme, Tri Cakti Bung Karno, MANIPOL USDEK memang harus di jalankan sungguh-sungguh untuk seluruh warga Bali. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya. Hanya dengan mengayomi seluruh warga dalam kepemimpinannya, maka cita cita bung Karno baru tercapai.
Menurutnya, artinnya membumikan sepenuh hati dan pikiran ajaran Bung Karno tidak kembali ke masa lalu, tetapi ajaran ideologis Soekarno menjadi spirit baru di dalam merespons masa depan bangsa.
“Pidato politik Megawati Soekarno sebagai Presiden ke Lima, Ketua Umum PDI Perjuangn tentang Politik berbasis Kebenaran, Nurani dan Taat Azas dengan Konstitusi, 12 November 2023, semestinya dijadikan “perintah komando” dalam “perang” yang harus dimenangkan,” kata Jro Gde Sudibya. (Adi Putra)