Balinetizen.com, Denpasar –
Gubernur Bali I Wayan Koster (WK) tidak fokus, tidak mampu mengelola isu-isu strategis dan dalam menyusun program berbasis “sense of urgency”. Gubernur Koster tidak Efektif dalam Mengelola Isu-Isu Strategis.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat: ekonomi dan kebijakan publik, Sabtu 20 Desember 2025.
Menurut Jro Gde Sudibya, gubernur Bali Wayan Koster idak peka terhadap isu-isu strategis, “sense of crisis” rendah, kesannya menggampangkan, persoalan bisa saja karena ketidak-pahaman terhadap isu-isu strategis, kurang menguasai detail dan tali temalinya.
Dikatakan, kesannya birokrasi pendukung tidak berkontribusi optimal, melakukan kegiatan rutin “business as usual”.
“Demikian ada persoalan dengan tuntutan publik, pejabat di Bali terkaget kaget dan segera menerbitkan SE, tanpa memperhitungkan efektivitas pelaksanaannya, kesannya sekadar pencitraan,” katanya.
Contoh SE banyak, seperti SE Kewajiban industri pariwisata harus membeli buah lokal, penghentian produksi AMDK 1 liter, moratorium pembangunan industri pariwisata, penghentian konversi sawah. Keputusan politik dengan implikasi luas, tidak direncanakan dengan matang, tidak ada program aksi, tidak ada “key performance indicators” untuk menjamin keputusan politik itu dijalankan di lapangan.
Dikatakan, akibat tampak nyata: pasca banjir bandang 10 September 2025 Bali mengalami darurat dan krisis lingkungan “benyah latig” nyaris tidak bisa dipulihkan.
Menurut Jro Gde Sudibya, banyak pelaku UMKM “mati suri” karena serbuan toko berjaringan tanpa perizinan yang matang.
Dikatakan, proyek pasar dengan biaya milyaran rupiah cendrung terbengkalai, karena tidak cocok dengan kepentingan UMKM dan juga kenyamanan pembeli.
Dikatakan, setelah pandemi Covid-19 pupuk bersubsidi semakin sulit diperoleh petani, petani “misa-misaang iban” mencari sarana produksi.
Sementara itu, APBD untuk sektor pertanian kalah jauh dengan berbagai rupa bansos yang tidak terhubung dengan peningkatan produktivitas pertanian.
“Terakhir adalah angka gangguan jiwa di pulau Dewata sangat tinggi demikian juga angka bundir, tetapi tidak ada program serius yang diumumkan ke publik untuk menanggulangi bencana kemanusiaan ini,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat: ekonomi dan kebijakan publik.
Jurnalis Nyoman Sutiawan

