Balinetizen.com, Denpasar
Menyusul viralnya klaim mengenai kelompok yang disebut-sebut sebagai penguasa kawasan Renon dan dikaitkan dengan suku Kodi, Sumba Barat Daya (SBD), jajaran Polsek Denpasar Timur (Dentim) meningkatkan patroli malam di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Bali (Bajra Sandhi), Renon, Denpasar.
Patroli yang dilaksanakan pada Sabtu (7/11) malam tersebut melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta pengurus Ikatan Keluarga Sumba Barat Daya (IKSBD) Bali.
Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan di kawasan yang kerap menjadi tempat berkumpul masyarakat tersebut.
Kapolsek Denpasar Timur AKP I Gusti Ngurah Agung Udiana mengatakan, patroli malam di kawasan Renon, khususnya Lapangan Bajra Sandhi, merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap akhir pekan.
Menurutnya, kepolisian mengajak masyarakat dan berbagai elemen untuk bersama-sama menjaga situasi tetap aman, tertib, dan kondusif.
“Ini merupakan kegiatan rutin kita, khususnya pada malam Minggu di sekitar wilayah Renon dan Lapangan Bajra Sandhi. Tujuannya bersama masyarakat menjaga ketenteraman dan ketertiban agar ke depan situasi selalu kondusif,” jelas AKP Udiana di sela kegiatan.
Petugas imbuhnya, juga memberikan imbauan kepada masyarakat yang beraktivitas maupun berkumpul di kawasan Bajra Sandhi agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi memicu keributan.
Pihaknya turut menggandeng pengurus Sumba untuk membantu membangun komunikasi, melakukan pembinaan, serta mengarahkan warga agar ikut menjaga lingkungan.
Terkait viralnya informasi mengenai kelompok yang mengklaim sebagai penguasa Renon, AKP Udiana menegaskan patroli tetap berjalan sebagai agenda rutin kepolisian.
Meski demikian, pihaknya menyatakan akan mengecek kebenaran informasi yang beredar di media sosial tersebut.
“Memang rutin kita lakukan setiap hari Sabtu dan Minggu. Meskipun ada informasi seperti yang kemarin viral, kita tetap akan mengecek faktanya. Prinsipnya, kita ingin menciptakan situasi yang tenteram dan damai,” ungkapnya.
Saat ditanya mengenai perkembangan penanganan kelompok yang disebut-sebut dalam informasi viral tersebut, AKP Udiana mengarahkan wartawan untuk mengonfirmasi lebih lanjut kepada Humas Polresta Denpasar.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Keluarga Sumba Barat Daya (IKSBD) Bali, Samuel Sairo Kalumbang, menegaskan bahwa sepengetahuannya tidak ada kelompok gangster asal Kodi, Sumba Barat Daya, yang mengatasnamakan komunitas Sumba di Bali.
Samuel mengaku baru mendengar adanya penyebutan gangster Sumba setelah informasi tersebut ramai diperbincangkan di media sosial.
Ia meminta agar informasi tersebut ditelusuri dan diklarifikasi terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap masyarakat Sumba yang selama ini tinggal dan bekerja di Bali.
“Selaku Ketua Umum Sumba Barat Daya, saya baru mendengar kemarin. Tidak dibenarkan kalau memang ada seperti itu. Saya tahu adik-adik saya dari Kodi atau SBD, tidak ada yang mengatasnamakan gangster,” tegas Samuel.
Ia mengatakan, masyarakat Sumba datang ke Bali dengan tujuan mencari kehidupan dan memperbaiki masa depan. Karena itu, pihaknya berupaya menjaga nama baik daerah asal serta membangun hubungan baik dengan masyarakat setempat.
“Kalau ada orang Sumba yang melakukan tindakan kriminal, langsung diproses hukum. Tidak perlu ada koordinasi-koordinasi lagi. Saya tegas sebagai Ketua Umum Sumba Barat Daya,” ujarnya.
Ia menilai tindakan individu yang melanggar hukum tidak seharusnya digeneralisasi sebagai perilaku seluruh masyarakat Sumba.
Samuel juga menjelaskan bahwa Sumba Barat Daya memiliki tiga kelompok suku, yakni Kodi, Loura, dan Wewewa. Karena itu, ia meminta informasi mengenai dugaan kelompok gangster yang mengatasnamakan masyarakat Sumba ditelusuri secara jelas.
Lebih lanjut, Samuel menyebut IKSBD Bali memiliki jaringan kepengurusan hingga tingkat unit. Terdapat 16 ketua unit dengan jumlah anggota yang bervariasi, mulai dari sekitar 150 hingga 200 orang.
Kepengurusan tersebut, kata dia, terus melakukan pembinaan, termasuk terhadap warga Sumba yang belum terdaftar dalam organisasi.
Samuel juga menegaskan IKSBD selama ini menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritas serta terus bersinergi dengan TNI-Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga seluruh masyarakat tanpa memandang asal daerah.
“Saya berharap dengan adanya sinergi antara TNI-Polri, tokoh masyarakat, dan setiap organisasi yang ada, mari bergandengan tangan untuk menetralisir persoalan-persoalan di Pulau Bali ini,” kata Samuel.
Ia kembali menegaskan bahwa apabila ada warga Sumba maupun Nusa Tenggara Timur (NTT) yang melakukan pelanggaran hukum, aparat harus mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau ada orang Sumba atau NTT yang melakukan pelanggaran, satu kali, dua kali, langsung proses secara hukum. Jangan dibiarkan,” pungkasnya.
Melalui patroli gabungan dan keterlibatan organisasi masyarakat tersebut, diharapkan kawasan Renon tetap menjadi ruang publik yang aman dan nyaman bagi seluruh warga maupun pengunjung.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)