Balinetizen.com, Jakarta
Krisis fiscal sudah terjadi sebelum terjadinya perang di Timur Tengah, APBN 2026 sebelum Krisis Timur Tengah direncanakan pembayaran utang R.800 T dengan penarikan utang baru Rp.875 T.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Jumat 27 Maret 2026.
Menurutnya, dengan perang di Timur Tengah, dengan risiko kelangkaan dan kenaikan BBM, APBN 2026 diperkirakan defisit 4,06 persen dari PDB, melewati ketentuan UU maksimum defisit 3 persen dari PDB.
Dikatakan, Perpu bisa saja diterbitkan untuk “menambal” defisit, dengan konsekuensinya bunga utang lebih mahal, belum tentu utang baru dapat diperoleh, risiko kredit meningkat yang menunda investasi. Nilai rupiah semakin tertekan, angka IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) di Bursa Efek Jakarta terus semakin melorot.
Menurut wawancara Majalah Tempo dengan JK (Jusuf Kala), defisit APBN Januari 2026 Rp.54,6 T, Februari 2026 Rp.135 T, menurut perkiraan JK dalam beberapa bulan ke depan defisit per bulan bisa mencapai Rp 1 ,000 T.
“Defisit dengan risiko gagal bayar (default) di tengah krisis keras ekonomi dunia akibat perang di Timur Tengah. Krisis energi global yang bisa menjalar ke krisis pangan global,” katanya.
Menurut Jro Gde Sudibya, untuk menghindarkan Krisis Fiscal yang membesar dan lepas kendali, pemerintah mesti merevisi sejumlah program.
Dikatakan, MBG yang akan menyedot dana Rp.325 T, mesti dikaji ulang dengan sejumlah pilihan: kembali ke program awal pengendalian Stunting dengan target sasaran para Ibu hamil dan anak Balita berusia sampai 1,8 tahun dengan total anggaran Rp.8,5 T. Atau mengikuti hasil dari Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS, 15 persen penduduk yang mengalami kekurangan gizi akut.
“Jika target sasaran adalah anak dari kelompok ini, diperkirakan anggaran tahun 2026 sebesar Rp.50 T. Sehingga sisa anggaran MBG RP.275 T dikembalikan ke dana pendidikan dan dana transfer daerah, yang akan mampu mengungkit ekonomi lebih cepat dan distribusi anggaran yang lebih berkeadilan,” katanya.
Menurut Jro Gde Sudibya, solusi lainnya, pendanaan Kopdes dibuat lebih rasional, berdasarkan tahapan program di lapangan, tidak terlalu dipaksakan, menghindarkan kebocoran dan ketidak-efektipan program.
“Dan, 58 persen dana Desa sekitar Rp.30 T dikembalikan ke Dana Desa untuk keperluan pembangunan infrastruktur Desa dan kegiatan sosial memperbaiki taraf hidup masyarakat perdesaan,” katanya.
Menurut Jro Gde Sudibya, proyek ambisius ketahanan pangan dengan luas 2,2 juta ha di Kabupaten Merauke Papua yang diproses masyarakat adat setempat perlu dikaji lebih matang, tidak memboroskan anggaran, melalui proyek percontohan dengan cakupan luas lebih kecil sebagai uji coba.
Dikatakan, dalam krisis fiscal, setiap rupiah anggaran harus transparan dengan akuntabilitas publik yang jelas.
Jurnalis Nyoman Sutiawan