Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), Fadjry Djufry dalam Temu Lapang Teknologi Litbang untuk SERASI di Denfarm Jejangkit yang berlokasi di Desa Jejangkit Muara, Kec. Jejangkit, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Senin (14/10/2019).
(Balinetizen.com) Kalimantan Selatan –
Dukungan inovasi dan teknologi dalam Program Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani (SERASI) sudah sangat maju. Karena itu persoalan utama pengembangan pertanian di lahan rawa bukan soal teknologi, namun soal tenaga kerja dan kelembagaan yang masih perlu dicarikan solusinya.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), Fadjry Djufry dalam Temu Lapang Teknologi Litbang untuk SERASI di Denfarm Jejangkit yang berlokasi di Desa Jejangkit Muara, Kec. Jejangkit, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Senin (14/10/2019).
Tahun ini Program SERASI dilaksanakan di tiga provinsi yaitu di Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Sulawesi Selatan (Sulsel). Dari target pembukaan lahan sekitar 500 ribu hektare (ha), tahun ini ada 300 ribu ha yang sudah dibuka dengan pembukaan lahan terluas di Sumsel dan Kalsel.
Menurut Fadjry, semua teknologi yang dibutuhkan sudah disiapkan oleh Balitbangtan. Mulai dari penataan lahan, pengelolaan air, pengolah tanah, pupuk hayati, hingga drone untuk menebar benih Balitbangtan sudah punya semua. “Bahkan kita sudah punya traktor rawa yang bekerja secara autonomous yang digunakan untuk mengolah lahan basah seperti lahan rawa,” terangnya.
Lebih lanjut Fadry mengatakan, Balitbangtan juga mengembangkan alat mesin (alsin) panen padi terintegrasi dengan olah tanah. Alat ini, merupakan alsin yang mampu melakukan dua tahap pekerjaan sekaligus, panen sekaligus olah tanah dengan rotari dalam satu proses operasional. Sehingga alsin ini mampu memercepat dan mengurangi pekerjaan olah tanah, memutus siklus perkembangan OPT padi, dan mengondisikan sanitasi lingkungan pascapanen yang baik.
Adapun prinsip desain tata kelola air di lahan rawa dapat mengatasi sejumlah kendala. Di antaranya dapat mengatasi kekurangan air segar (air baku pertanian) pada saat musim kemarau, mampu membuang kelebihan air pada saat musim hujan, mampu memproteksi lahan dari genangan banjir pada saat musim hujan, dan secara operasional bisa melakukan sirkulasi untuk mengatasi masalah kualitas air.
Sementara, yang sudah dilakukan Kementerian Pertanian antara lain Survey Investigasi & Design (SID) sederhana, rehabilitasi jaringan irigasi, memberikan bantuan Alsintan pra dan pascapanen. Juga ada bantuan Saprodi (Benih, Pupuk, Dolomit, Herbisida), integrasi budidaya hortikultura, ternak, ikan, Pengembangan Usaha melalui Kelompok Usaha bersama (KUB), dan melibatkan petani millenial.
Sementara itu Kepala Balai Penelitian Tanaman Rawa, Hendri Sosiawan mengatakan, setiap daerah memiliki problematika dan tantangan masing-masing. Di Kalsel lahan rawa didominasi oleh lahan pasang surut tipe B dan C, dimana lahan hanya tergenang pada saat air pasang maksimum antara lain saat bulan purnama. Di Kalsel, dari rencana denplot farming (denfarm) seluas 100 ha sudah terealisasi 67 ha, terutama di lahan eks HPS (Hari Pangan Sedunia).
Total luas lahan rawa yang bisa dikelola menjadi lahan pertanian di Desa Jejangkit ada 760 ha. Sebanyak 550 ha sudah dibuka lahannya saat kegiatan HPS tahun lalu, sisanya 210 ha akan diselesaikan tahun ini. Balitbangtan sendiri akan menggarap lahan seluas 100 ha, sekitar 100 ha digarap oleh pemerintah provinsi, dan sisanya digarap oleh petani dan swasta.
Menurut Hendri, optimalisasi lahan rawa sangat strategis karena lahan rawa potensial untuk menekan defisit beras, yang biasanya terjadi pada bulan September hingga Nopember, dan pasokan produksi beras dari lahan rawa mengalami puncaknya, terutama pada bulan Agustus-Oktober. Lahan rawa mempunyai kelenturan (resilient) terhadap perubahan iklim, terutama kekeringan, dan ada kecenderungan bahwa lahan rawa, terutama lebak potensial semakin luas pada saat kemarau panjang akibat El-Nino.
“Dukungan kebijakan baik pemerintah daerah maupun pusat sangat penting agar lumbungan pangan baru dari lahan rawa bisa terwujud. Termasuk pengiatan kelembagaan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan,” pungkasnya.
