Balinetizen.com, Denpasar –
Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terus memperkuat sinergi guna menjaga stabilitas harga dan mendorong akselerasi digitalisasi daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) TPID–TP2DD Provinsi Bali yang digelar pada 10 Februari 2026, dipimpin langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster.
Berdasarkan data BPS, inflasi Bali sepanjang 2025 tercatat 2,91 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,92 persen (yoy) dan masih berada dalam sasaran inflasi 2,5±1 persen. Capaian tersebut berlangsung di tengah pertumbuhan ekonomi Bali yang tetap kuat, mencapai 5,82 persen.
Memasuki awal 2026, inflasi Bali pada Januari tercatat 2,58 persen (yoy), kembali berada dalam rentang sasaran dan lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 3,55 persen (yoy). Kondisi ini mencerminkan stabilitas harga yang tetap terjaga meskipun aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat terus meningkat.
Stabilitas inflasi Bali juga ditopang oleh keberhasilan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Saat ini, penerimaan pajak dan retribusi daerah di Bali telah 100 persen dilakukan secara digital.
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi TPID–TP2DD di seluruh kabupaten/kota.
“Ke depan, penguatan kolaborasi ini dinilai krusial agar inflasi Bali sepanjang 2026 tetap terkendali sekaligus mendorong digitalisasi yang lebih inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkap Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, R. Erwin Soeradimadja.
Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi faktor kunci dalam menjaga kesejahteraan dan daya beli masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan produk lokal sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan serta membangun ekonomi Bali yang berdaya tahan dan berdaya saing global.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali memaparkan sejumlah tantangan pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Triwulan I 2026, di antaranya volatilitas produksi akibat dinamika cuaca, rantai pasok yang belum optimal, peningkatan permintaan pangan seiring program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta perlunya operasi pasar yang terencana.
Beberapa komoditas pangan yang menjadi perhatian utama meliputi cabai rawit, beras, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan tomat.
Menjelang HBKN, TPID Provinsi Bali memperkuat strategi jangka pendek melalui: optimalisasi operasi pasar murah,
percepatan kerja sama antar daerah untuk menjamin pasokan, dan penguatan komunikasi publik pengendalian inflasi.
Sejalan dengan itu, TP2DD Provinsi Bali terus mengakselerasi digitalisasi layanan publik dan transaksi pemerintah daerah. Pada kesempatan tersebut, dilakukan Launching Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Bali serta penandatanganan Komitmen Bersama Akselerasi Digitalisasi Transaksi Pemda se-Bali yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bali.
Langkah ini menjadi momentum strategis menuju terwujudnya Bali sebagai Pulau Digital, dengan implementasi kebijakan yang terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan konsisten menjalankan program digitalisasi sesuai Roadmap TP2DD 2026–2030, guna meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung pengendalian inflasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi Bali.
Kegiatan turut dihadiri Deputi Badan Pangan Nasional (Bapanas), Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bupati dan wali kota se-Bali, serta perwakilan Polda, OJK, Badan Pusat Statistik, Bulog, dan Perumda se-Provinsi Bali.(rls)