Balinetizen.com, Jakarta –
Kebijakan ekonomi “Tubir Jurang”, istilah yang merujuk kebijakan ekonomi Presiden Prabowo yang punya risiko kegagalan tinggi dari prinsip teknokrasi pembangunan, yang punya potensi kerugian negara sangat besar dan mengundang ketegangan ekonomi politik baru akibat perebutan sumber daya dari kebijakan kontroversial yang ditempuh.
Hal tersebut dikatakan, Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kecenderungan masa depan, Minggu 23 Nopember 2025.
Dikatakan, kebijakan MBG tahun 2026 sebesar Rp.330 T, Koperasi Desa Merah Putih untuk pembiayaan pembangunan gudang dan jaringan distribusi dengan rencana kredit dari BUMN Bank Pemerintah sebesar Rp.60 T, ada kemungkinan yang punya potensi kerugian negara sangat besar.
Menurut Jro Gde Sudibya, kebijakan MBG tahun 2025 senilai Rp.78 T dilaporkan di media sarat masalah: keracunan di banyak tempat yang melahirkan trauma di kelompok sasaran, persiapan yang tidak matang mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
” Hal ini akan, melahirkan ekonomi “aji mumpung” kepada mereka yang dekat dengan kekuasaan, melahirkan ketegangan ekonomi politik, karena persaingan sehat dalam proyek MBG diperkirakan tidak terjadi,” katanya.
Dikatakan, Pendirian Koperasi Desa Merah Putih yang dipaksakan dengan pendekatan “top down”, dalam perjalanan sejarah koperasi di negeri ini, pendekatan ini punya potensi besar untuk gagal, yang akan membebani kredit macet bagi BUMN Bank Pemerintah.
Padahal, kata Jro Gde Sudibya, dalam satu tahun terakhir, harga saham bank umum pemerintah telah turun sekitar 28,40%, setara dengan penurunan nilai kapitalisasi sekitar Rp.423 T, akibat persepsi para pelaku pasar uang dan modal yang menilai kebijakan fiscal dan moneter pemerintah tidak lagi prudent (hati-hati), terlebih-lebih setelah pendirian Danantara yang mengambil alih peran Kementrian Negara BUMN.
Diprediksikan ke dua program di atas dengan biaya sosial biaya -opportunity cost- yang tinggi, program penciptaan kesempatan kerja terlantar, pengembangan produktivitas ekonomi di sejumlah sektor: pertanian, perkebunan, industri manufaktur menjadi terlantar, anggaran sektor pendidikan tertekan dengan konsekuensinya: biaya riset tertekan, peningkatan kesejahteraan para pendidik tertahan, program pengentasan kemiskinan yang begitu urgent menjadi program sekunder.
Menurut Jro Gde Sudibya, kesempatan ekonomi dari program MBG bisa “diserbu” dengan mudah oleh produk China yang sekarang punya kelebihan kapasitas, mengalami kelesuan ekonomi, akibat tersumbat masuk pasar AS. Begitu mudah masuk Indonesia, karena kebijakan perlindungan industri dalam negeri yang tidak jelas, pengawasan Bea Cukai yang lemah. Ekonomi Indonesia kembali menjadi “pecundang” terhadap ekonomi China, di tengah ekonomi kelas menengah yang semakin tertekan.
Dikatakan, Kombinasi dari kelas menengah yang tertekan, baca: PHK yang terus membesar, hampir 60 persen angkatan kerja bekerja di sektor informal dengan produktivitas rendah, pendapatan tertekan, tanpa skema perlindungan sosial, bertemu dengan prilaku otoritarianisme dan bahkan totalitarianisme, bisa melahirkan perlawanan balik dari rakyat yang melahirkan “people power” yang nyaris tak terbendung. Revolusi yang baru saja terjadi di Madagaskar, Nepal, Bangladesh, Srilanka bisa saja menjadi tak terhindarkan.
Menurut Jro Gde Sudibya, dalam sejarah perkembangan koperasi semenjak Indonesia Merdeka, pembangunan koperasi yang diinisiatifi dari atas -top down-, kemungkinan besar akan gagal dengan kerugian dana negara yang besar.
“Kalaupun berhasil, dalam konteks ekonomi perdesaan Bali, bisa mematikan, menghambat pertumbuhan LPD, Bumdes, pelaku usaha mikro yang selama ini tumbuh secara organik alami di perdesaan. Sudah tentu niat baik Presiden diciderai oleh kondisi persaingan tidak sehat dan mematikan dalam pengembangan ekonomi perdesaan,” kata Jro Gde Sudibya.
Jurnalis Nyoman Sutiawan