Balinetizen.com, Jakarta
Dalam penyusunan RAPBN tahun 2026 sebelum terjadinya perang di Timur Tengah, APBN 2026 telah mengalami potensi krisis, karena pembayaran utang tahun 2026 sebesar Rp.800 T dibarengi dengan penarikan utang baru Rp.875 T, berati pendanaan APBN dengan pola “tutup lubang gali lubang”. Pola pendanaan APBN model ini telah berlangsung cukup. lama, tetapi dalam tahun terakhir besarnya defisit terus semakin membesar.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kecenderungan masa depan, Rabu 8 April 2026.
Menurut Jro Gde Sudibya, akibat Perang di Timur Tengah, harga minyak mentah naik 110 dolar AS per barel, sedangkan asumsi dalam APBN 2026 70 dolar per barel, berarti terjadi kenaikan harga 57 persen.
“Pasokan minyak dari Timur Tengah tidak diperoleh Indonesia, alternatifnya impor minyak dari AS, dengan kenaikan biaya logistik, asuransi dan biaya penyesuaian kilang mencapai 20 persen. Total kenaikan harga BBM dalam negeri diperkirakan 77 persen,” katanya.
Dikatakan, pemerintah telah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM di dalam negeri, artinya seluruh subsidi BBM ditanggung oleh pemerintah, akibatnya angka subsidi membengkak, bisa “menjebol” APBN, dengan defisit yang menurut perkiraan pemerintah bisa mencapai 4,06 persen dari PDB, melanggar UU.
Menurutnya, konsekuensinya Presiden mesti menerbitkan Perpu untuk menjustifikasi defisit. Risikonya tingkat kepercayaan investor luar negeri yang telah merosot, akan semakin merosot. Pembiayaan defisit melalui utang luar negeri akan menjadi semakin sulit dan atau dengan bunga yang semakin mahal. Bunga obligasi pemerintah sekarang sekitar 6,5 persen sudah mahal.
Dikatakan, ada risiko pemerintah mengalami lingkaran setan utang, utang terus membesar dengan angsuran semakin membesar, di tengah kapasitas pemerintah dalam memungut pajak yang tetap terbatas.
Menurut Jro Gde Sudibya kesulitan pemerintah untuk mendapatkan utang luar negeri, bisa saja pemerintah memaksa sistem perbankan nasional untuk membenahi defisit, bentuk kebijakan fiscal yang teledor, bisa mendorong inflasi dan bahkan stagflasi, karena kelesuan ekonomi dalam negeri akibat para pelaku usaha dalam negeri enggan melakukan investasi.
Dikatakan, defisit yang semakin membesar, utang luar negeri yang semakin menumpuk, pemerintah bisa sangat tergoda untuk memaksa BI ikut membelanjai defisit. Sehingga bisa saja terulang kondisi ekonomi tahun 1966.
“Dalam variasi berbeda, defisit tahun 1966 terutama untuk membenahi konfrontasi dengan Malaysia dengan pencetakan uang oleh BI, inflasi naik tahun1966 650 persen, dan tahun 1967 Presiden Soekarno dicabut kekuasaannya oleh MPRS,” katanya.
Dikatakan, tahun 1998 krisis keuangan yang menimpa puluhan bank swasta, yang ditalangi BI sebesar Rp.650 T, berdampak serius pada perekonomian tahun 1998, ekonomi tumbuh negatif 14 persen, inflasi naik 80 persen. Pak Harto menyatakan berhenti sebagai Presiden 21 Mei 1998.
Menurut Jro Gde Sudibya mengingat besarnya tekanan ekonomi akibat krisis energi yang dipicu oleh perang Timur Tengah, Presiden tetap ngotot untuk menjalankan proyek sosialistik boros model MBG, Koperasi Merah Putih dengan mengorbankan program produktif yang mengungkit penciptaan kesempatan kerja.
” Presiden plus tim cendrung menganggap enteng (under estimate) terhadap krisis ekonomi yang dilahirkan dari Perang di kawasan Timur Tengah, timbul pertanyaan reflektif berapa lama pemerintahan ini bisa bertahan menghadapi risiko gagal bayar utang bersinggungan dengan risiko ledakan sosial karena ketidak-puasaan publik.
Wake up call bagi kepemimpinan Presiden,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kecenderungan masa depan.
Jurnalis Nyoman Sutiawan