Balinetizen.com, Jakarta
Kritik ekonom muda FEBUI ini keren, berbasis data yang jelas dan metodologi pengambilan data yang sebelumnya sama dengan BPS.
Tumben selama 50 tahun ada perbedaan data yang disajikan BPS dengan kajian LPEM FEBUI dan kemudian disampaikan terbuka ke publik.
Bagi kalangan internal FEBUI, pernyataan ini “menohok” seniornya SMI yang sekarang menjadi Menkeu. SMI pernah menjadi ketua lembaga LPEM FEBUI.
Menurut Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, kekisruhan data ini harus diakhiri. Jika tidak diklarifikasi maka akan sangat memengaruhi persepsi pelaku usaha dalam dan luar negeri dalam memutuskan investasi.
Menurut Jro Gde Sudibya, ketidakpastian data ini, akan mendorong investor dalam dan luar negeri semakin kabur dari Indonesia. Ini sangat berbahaya.
Dikatakan, persepsi pelaku pasar uang dan modal pernah surut signifikan pada saat Danantara diresmikan. Harga Saham Bank Pemerintah di BEJ sempat turun 28 persen. Trend investasi yang sangat membahayakan pertumbuhan ekonomi ke depan.
“Semoga Presiden Prabowo, dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2025 dalam Sidang DPR memberikan klasifikasi terhadap potensi “kekisruhan” data yang dilansir Pemerintah. Fenomena yang tidak pernah terjadi sebelumnya,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi.
Jurnalis Nyoman Sutiawan